• Hari ini : Jumat, 22 Juni 2018

Kalsel Peroleh 5 Persen dari Lari-larian

Pulau Lari Larian. (net)

Banjarmasin, KP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memperoleh pembagian hasil minyak dan gas bumi yang dilaksanakan di wilayah Pulau Lari-larian atau blok sebuku sebanyak lima persen.

Wakil Gubernur Provinsi Kalsel, H.Rudy Resnawan mengatakan hal itu di Banjarmasin, Kamis dan menambahkan Pemprov Kalsel sebagai daerah penerima dana {[participating interest]} harus dilakukan oleh sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Karena itu pemerintah provinsi memutuskan untuk mendirikan BUMD yang baru, yaitu berbentuk perusahaan umum daerah dengan kepemilikan saham 100 persen oleh pemerintah daerah. Sedangkan nama yang dipilih untuk perusahaan tersebut adalah SEBUKU BERGERAK,” ungkap Rudy Resnawan.

Terkait pembentukan perusahaan BUMD baru tersebut, menurut Rudy Resnawan, Pemprov Kalsel minta dukungkan sepenuhnya kepada para wakil rakyat di DPRD Kalsel terkait proses pembentukan perusahaan umum daerah Sebuku Bergerak.

Pemprov Kalsel diberikan untuk membentuk perusahaan daerah guna mengelola dana participating interest tersebut, paling lambat hanya sampai pertengahan tahun 2018 saja.

“Apabila dalam jangka waktu tersebut, BUMD belum juga berdiri, maka hak atas dana Participating Interest akan hangus. Dan bila itu terjadi, adalah suatu kerugian besar bagi Provinsi Kalsel,” ujarnya.

Selain Kalsel, daerah lain yang juga mendapatkan dana Participating Interest tersebut adalah Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Kalsel dan Provinsi Sulbar sebelumnya pernah sama-sama mengklaim bahwa blok sebuku atau di Kalsel disebut dengan Pulau Lari-larian adalah wilayah mereka.

Dalam proses mendirikan BUMD baru tersebut Pemprov setempat mengajukan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak yang nanti menjadi Perda atau payung hukum atas pembentukan perusahaan itu.

DPRD Kalsel kini mulai membahas Raperda tersebut, sesudah penyampaian penjelasan oleh Wakil Gubernurm H Rudy Resnawan pada rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi. (lia/K-7)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua