Terkait Kelangkaan BBM
Masalah kelangkaan BBM itu tidak akan bisa diselesaikan apabila hanya di tingkat daerah, sebab berhubungan dengan jumlah kuota. Untuk itu, perlu ada campur tangan dari pusat untuk memberikan solusi dan tindakannya.
PALANGKA RAYA, KP - Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Yurikus Dimang menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui pejabat PT Pertamina pusat terkait kelangkaan BBM hingga menimbulkan antrean kendaraan bermotor di setiap SPBU di kota tersebut.
``Kami akan menjelaskan masalah kondisi kelangkaan BBM di Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya ke PT Pertamina pusat di Jakarta dalam waktu dekat ini,’’ kata Yurikus Dimang, di Palangka Raya, Selasa.
Menurutnya, masalah kelangkaan BBM itu tidak akan bisa diselesaikan apabila hanya di tingkat daerah, sebab berhubungan dengan jumlah kuota. Untuk itu, perlu ada campur tangan dari pusat untuk memberikan solusi dan tindakannya.
Dewan sangat berharap mendapatkan solusi penyelesaian masalah setelah menghadap jajaran PT Pertamina pusat, sehingga kelangkaan BBM di Palangka Raya bisa segera teratasi.
Dikatakan, pihaknya menduga Pertamina menggunakan data lama untuk menghitung kebutuhan BBM di kawasan setempat, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, seiring dengan pertumbuhan pendudukan dan kendaraan bermotor yang sangat tinggi.
Ia meminta aturan tata niaga mengenai minyak perlu ditinjau kembali agar masyarakat tidak terus menerus mengalami kesulitan mendapatkan BBM.
``Apabila memang diperlukan, sebaiknya dibangun SPBU khusus untuk kalangan industri, mengingat saat ini di Palangka Raya juga sudah banyak perusahaan,’’ katanya.
Menurut dia, pemerintah pusat harus tegas mengenai masalah BBM subsidi, apabila memang perlu dicabut, segera dapat dilakukan. Namun dengan catatan masyarakat tidak mengalami kemerosotan ekonomi yang drastis.
Secara terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Palangka Raya, Beta Syailendra, menilai krisis BBM di kawasan setempat sudah mempengaruhi harga barang karena ongkos angkut yang tinggi. Para produsen membebankan biaya angkutan itu kepada konsumen, sehingga harga barang ikut naik.
``Kami juga meragukan dengan data Pertamina yang sudah memberikan sulpai BBM berlebih untuk Palangka Raya, sebab kalau cukup kenapa masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatnya. Jadi berarti ada yang mempermainkan jatah BBM subsidi,’’ ungkap Beta.
Beta menilai, pengawasan BBM dari pihak terkait masih cukup lemah, sebab ada dugaan para pelangsir masih dapat dengan mudah mengangkut BBM bersubsidi untuk dijual ke kalangan industri, khususnya BBM jenis solar.
``Kami meminta pemerintah jangan ragu-ragu dalam menyelesaikan masalah langkanya BBM, kalau memang tindakan perlu dilakukan segera dilaksanakan,’’ ujarnya.
Ia juga mengkritik para pengguna mobil mewah dan plat merah yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Seharusnya ada kebijakan yang melarang mereka mengisi minyak bersubsidi, sebab masih tergolong orang yang mampu.
