Anggaran pendidikan lebih banyak diserap di perkotaan, termasuk fasilitas dan tenaga guru lebih lengkap ketimbang di daerah pedalaman yang minim fasilitas.
PALANGKA RAYA, KP - Kesenjangan kebijakan pendidikan antara kota dan pedalaman di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menganga lebar. Ratusan anak di pedalaman tidak mendapatkan manfaat dari anggaran besar pendidikan yang digelontorkan pemerintah, yang besarnya mencapai 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Anggaran pendidikan lebih banyak diserap di perkotaan, termasuk fasilitas dan tenaga guru lebih lengkap ketimbang di daerah pedalaman yang minim fasilitas.
``Akibatnya, pendidikan menjadi barang langka bagi anak-anak pedalaman,’’ tandas Koordinator Lapangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalteng dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Lamandau Sikin M Noor, saat berunjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), belum lama tadi.
Tudingan KAMMI dan HIMA bukan mengada-ada. Saat ini, misalnya, ratusan siswa di SDN Buhut Jaya I di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas tidak mendapat pelajaran yang cukup karena kekurangan guru dan ruangan.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan. Sekolah dasar dan menengah di kecamatan tersebut saat ini kekurangan guru dan ruang kelas. Bahkan SMPN 2 Tumbang Langkai hanya memiliki satu guru. Di Kobar, banyak gedung sekolah rusak.
Di sisi lain, puluhan rumah dinas untuk guru-guru di pedalaman juga kondisinya memprihatinkan. Banyak rumah dinas guru yang telah lapuk dan reot, seperti yang terlihat di Pulang Pisau dan Barito.
Karena itu, KAMMI dan HIMA menilai masalah kesenjangan pendidikan seperti mahalnya biaya sekolah, penyelewengan dana BOS dan pelaksanaan ujian nasional yang masih menjadi momok harus segera sikapi. ``Belum tuntasnya persoalan itu pula, KAMMI dan HIMA menyebut momen Hardiknas sebagai ‘Hari Berkabung Pendidikan Nasional’,’’ jelas Asikin.
Dalam aksinya, KAMMI dan HIMA menuntut pemerintah menggratiskan biaya pendidikan secara merata kepada masyarakat, begitu juga dalam hal anggaran. ``Anggaran pendidikan memang sudah 20 persen sesuai amanat undang-undang, tapi penggunaannnya lebih besar untuk gaji guru ketimbang peningkatan mutu.’’
Terkendala infrastruktur
Di tempat terpisah, seusai memimpin upacara Hardiknas, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, mengakui pembangunan di bidang pendidikan masih terkendala infrastruktur penunjang, seperti tenaga guru, khususnya di pedalaman, mengingat sebaran guru lebih banyak di kota.
Menurut dia, pihaknya, telah membantu pemerintah pusat melalui program Kalteng Harati (Cerdas) untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan. Sayangnya program yang dicanangkan sejak 2010 tersebut belum menyentuh secara spesifik kepada masyarakat hingga 2011 ini.
Meski begitu, dia, berjanji pada 2011 program Kalteng Harati terus akan optimalkan, baik itu soal kesejahteraan guru, kualitas pendidikan maupun anggaran. Seperti diketahui, Pemerintah Kalteng pada 2011 mengalokasikan sebesar Rp162,9 miliar untuk program Kalteng Harati.
Sementara itu, di Kobar, Hardiknas diperingati dengan pemberian bantuan kepada pelajar berprestasi.
