Kasongan, KP - Lambannya penyelesaian tata ruang RTRWP Provinsi Kalteng berdampak negatif terhadap perkembangan kemajuan Kabupaten Katingan demikian juga minimnya infrastruktur diawal kabupaten ini dimekarkan juga menjadi soal.
Demikian hal ini diungkapkan oleh Bupati Katingan, Drs Duwel Rawing, dihadapan lima anggota DPD-RI, kemarin, saat kunjungan kerja di Kasongan, Kabupaten Katingan.
Bupati Katingan Drs Duwel Rawing memaparkan kondisi kabupaten katingan, mengenai kondisi wilayah, perekonomian, visi dan misi serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di daerah, soal infrastruktur jalan darat.
``Salah satunya masalah tranfortasi, dan hingga saat ini, baru 9 kecamatan yang bisa ditembus melalui jalan darat dari 13 Kecamatan yang ada dikatingan,’’ kata bupati.
Disebutkannya, hingga saat ini masih ada 4 kecamatan yang belum bisa dijangkau melalui jalan darat, yakni disebelah selatan kecamatan Katingan Kuala, dan Kecamatan Mendawai, sedangkan di utara Katingan, yakni Kecamatan Katingan Hulu dan Bukit Raya.
Selain itu, menurut Bupati dari 98 persen luas arela hutan yang ada, hanya 2 persen yang bisa dikembangkan, dan ini juga merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabuapten katingan dalam melaksanakan pembangunan.
``Masalah tata ruang yang hingga saat ini belum jelas, untuk itu kami minta anggota DPD –RI Khususnya dari kalteng agar dapat memperjuangkanya,’’ ucapnya.
Bagian lainnya, soal pajak, Bupati mengatakan, penerimaan pajak, saat ini pemerintah daerah tengah mengajukan raperda dan saat ini sedang dalam proses pembahasan antara pemerintah darerah dengan DPRD Katingan.
``Kalau kita melihat dari kajian yang ada, sumberdaya alam yang merupakan potensi daerah cukup besar untuk meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan daerah,’’ akunya.
Lima orang anggota Dewan Perwakilan Dearah Republik Indonesia (DPD-RI) yang dipimpin oleh Hamdani S.IP dengan sejumlah anggota DPD-RI lainya, seperti R.Ella M.Girikomala, Zul Bahri, Nurmawati Dewi Bantilan dan Lalu abdul Muhyi Abidi, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Katingan, Jumat (10/6).
Sebelumnya, Hamdani, dalam pembuka pertemuan, mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam UU APBN Tahun 2011.
Titik berat kunjungannya, sebut Hamdani, khususnya berkaitan dengan implementasi otonomi daerah serta memperoleh masukan mengenai aplikasi APBN dalam system desentralisasi.
Tak hanya itu saja, pihaknya pun ingin mendapatkan gambaran tentang sejauhmana daerah mengelola sumber –sumber penerimaan daerah seperti penadapat aasli daerah (PAD) dan dana perimbangan.
RTRWP Pengaruhi Kemajuan Katingan
