• Hari ini : Sabtu, 20 Januari 2018

Kapolda Malah Salahkan Wajib Pajak

Suasan Pembayaran Pajak di Samsat Banjarmasin
Suasan Pembayaran Pajak di Samsat Banjarmasin

Banjarmasin, KP – Regulasi teknis di Samsat Banjarmasin 1 dan 2 ada beberapa hal yang menjadi kewenangan kepolisian.

Bukan menjadi kewenangan Pemprov Kalsel. Sebab, di Samsat ada dua instansi yang bekerja, yaitu antara Polri dan Pemprov.

Adanya regulasi teknis yang memberatkan masyarakat yaitu wajib melampirkan fotocopy KTP sesuai nama di Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) cukup memberatkan.

Pasalnya, jika membeli kendaraan bermotor melalui tangan ketiga atau online, jelas tidak akan bisa mendapatkan KTP pemilik kendaraan bermotor.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasikan hal ini kepada Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Erwin Triwanto, justru menyalahkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak mau repot dan menghendaki jalan pintas sehingga menggunakan jasa calo.

“Masyarakat maunya instan dan cepat, sehingga memberikan penawaran kepada jasa calo. Saya sering dapat informasi, tapi biasanya keluhan karena calo,’’ cecarnya.

Apa yang diutarakan Kapolda ini sangat jauh berbeda dengan realitas di lapangan. Sebut saja, Ibad, salah satu wajib pajak Warga Mantuil Banjarmasin Selatan ini, memilih tidak membayar kewajiban.

Sebab, saat hendak mengisi pajak satu tahunan dirinya diminta melampirkan KTP pemilik kendaraan.

“Saya beli di online, jadi mana mungkin punya KTP pemilik kendaraan. Saya lebih memilih tidak jadi membayar. Karena urusannya repot,’’ ujarnya.

Hal yang sama, juga dialami warga Banjarmasin lainnya. Yaitu Rahmad. Ia memilih tidak membayar pajak karena sulitnya persyaratan yang diminta kepolisian.

“Motor butut mau ngisi pajak susah, mending ga dibayar sekalian,’’ tegasnya.

Contoh dua wajib pajak ini, hanya sebagian dari masyarakat yang kesulitan untuk membayar.

Yang lebih mengherankan, meski tidak dilengkapi berkas bisa membayar pajak, tapi harus melalui jasa calo. Masyarakat yang enggan bayar calon memilih tidak membayar pajak.

Hal ini pun berpotensi menurunkan pendapatan daerah. Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska), DR Uhaib As’ad menilai, sudah sepatutnya masyarakat sebagai wajib pajak diberikan pelayanan yang mudah. Apalagi, lanjutnya, ini pelayanan yang erat kaitannya dengan pendapatan daerah.

Uhaib memberi contoh, di kota-kota lain justru pelayanan pajak sudah dengan sistem online. Tujuan itu, tentu saja agar masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

“Kalau daerah kita ini mendapatkan penghasilan andalan salah satunya dari pajak kendaraan bermotor, sudah seharusnya diberi kemudahan. Di daerah lain sudah diberikan pelayanan yang mudah dengan sistem online, di tempat kita masih belum bisa diterapkan, malahan ada masyarakat yang sulit untuk memenuhi syarat-syarat dalam pembayaran pajak ini sangat disayangkan,’’ ujarnya.

Uhaib menyebut, jika terus dibiarkan seperti itu, akan berpotensi menurunkan pendapatan daerah, dan tentu saja,  pendapatan daerah menurun maka akan mempengaruhi pembangunan.

Ia menyarankan, gubernur selaku pimpinan pemerintah daerah bisa membicarakan hal itu dengan Kapolda.

“Diperlukan antar Pemda dengan Polri membicarakan hal ini. Untuk mencari satu regulasi teknis dalam pelayanan kepada masyarakat. Agar nantinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa mudah. Karena kalau masyarakat dipersulit dalam pelayanan imbasnya berpotensi menurunkan pendapatan daerah. Yang rugi siapa? Tentu semuanya jadi rugi,’’ tegasnya. (mns/K-2)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua