• Hari ini : Selasa, 20 Februari 2018

Kejaksaan Jangan Seperti “Debt Collector”

Massa ketika demo di Kejati Kalsel, Senin (4/9)

Banjarmasin, KP – Kejaksaan jangan sampai dinilai seperti debt collector (pengumpul yang dinilai bermasalah,red).

“Buat apa meminta pengembalian dan mengumpulkan uang anggota DPRD Kalsel lagi atas kasus dana perjalanan dinas. Bila bersalah ada kerugian negara, ya tindak sesuai hukum berlaku. Tak ada sejarahnya di seperti itu di dunia ini,’’ kata Dinjaya, usai aksinya, Senin (4/9).

Massa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari Forpeban saat itu selaku ormas yang cukup eksis di Banjarmasin, mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel (Kalimantan Selatan).

Kedatangan mereka dalam penyampaian aspirasi merupakan yang kesekian kalinya.

Menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihak kejaksaan.

Terutama sekali kasus perjalanan dinas anggota dewan yang sudah dua tahun ditangani pihak kejaksaan.

Namun hingga saat ini pihak kejaksaan belum ada menetapkan tersangkanya.

“Berdasarkan audit BPKP menyatakan adanya kerugian negara, namun mengapa hingga saat ini kejaksaan belum ada menetapkan tersangkanya,’’ ucap Dinjaya dalam orasinya.

Dinjaya juga mengatakan dalam kasus perjalanan dinas anggota dewan ini, pihak kejaksaan jangan seperti  debt collector dengan meminta para anggota dewan untuk mengembalikan uang.

Diketahui sebelumnya, Kejaksaan menyatakan bahwa ada 123 orang yang menurut BPKP menerima dana perjalanan dinas ini, agar mengembalikan.

Bahkan, sepertinya mulai dipatuhi oleh para anggota dewan, yang mana telah sejumlah orang mengembalikan selisih uang perjalanan dinas pada 2015 lalu.

Sekadar diketahui pada Peraturan Gubernur (Pergub) bahwa anggota dewan adalah eselon 1, namun menurut Kemendagri anggota dewan adalah Eselon II.

mengembalikan selisih uang perjalanan dinas itu bervariasi, yang dari sudah ada Rp40 juta, Rp65 juta, Rp19 juta, Rp110 juta, Rp106 juta, Rp99 juta, Rp55 juta, bahkan Rp154 juta.

Pada bagian lain, Forpeban juga menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi mengenai anggaran di Kabupaten Balangan yang mana dana telah digunakan oleh enam Satker (Satuan Kerja) yang padahal dana tersebut belum diketok anggota dewan.

Kemudian dugaan kasus korupsi terkait pemotongan dana perjalanan dinas anggota dewan Kabupaten Balangan.

“Kasus-kasus yang kita tanyakan ini karena sudah ditindaklanjuti pihak kejaksaan, dan kita juga ingin sampai dimana perkembangannya agar masyarakat semua tahu,’’ tambahnya Din Jaya, yang saat itu didampingi H Hasan.

Dalam aspirasi yang disampaikan para pengunjukrasa ini ada satu kasus yang cukup menarik, yakni dugaan penyimpangan yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Yakni proyek gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, serta pengadaan alat kesehatan jenis ESMR yang tidak pernah diminta dan tidak sesuai spek dan sampai sekarang tidak pernah digunakan.

Kemudian adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengarah ke gratifikasi yang dilakukan oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, yang bersama stafnya melakukan perjalanan ke Thailand.

“Kemudian jatuhnya seorang pasien kelas 3 bernama Rusdiansyah warga Pelaihari, yang jatuh dari lantai tiga, karena ditempatkan di gedung baru yang belum memiliki pagar. Kami menilai banyak sekali permasalahan di RSUD ulin Banjarmasin ini yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi,’’ ungkap Dinjaya.

Kasi Penkum Kejati Kalsel, Makhpujat mengatakan bahwa untuk kasus perjalanan dinas anggota dewan masih terus berlanjut begitu pula dengan kasus di Balangan.

“Sedangkan untuk RSUD Ulin, pihaknya juga sudah ada menerima laporan dan semua akan saya sampaikan pada pimpinan,’’ ucap Makhpujat. (K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua