• Hari ini : Minggu, 23 September 2018

Kembali Pembangunan RSUD Ulin ‘Digoyang’ LSM

Banjarmasin, KP – Beberapa tokoh LSM yang dimotori Din Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kamis (13/9).

Kedatangan massa ini untuk menyampaikan persoalan yang menyangkut masalah dugaan korupsi pada pembangunan RSUD Ulin Banjarmasin.

Din Jaya yang merupakan motor dari Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) serta LSM IPPI Kalsel (Ikatan Putra Putri Indionesia), Pemuda Islam dan GMPPK (Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan ini. menyampaikan aspirasi di kejaksaan tersebut, dan diterima jaksa senior M Irwan yang mendampingi juru bicara Kejaksaan Tinggi Machpujat.

Dihadapan dua pegawai kejakasaan itu, Din menyebutkan, ada indikasi suap atau gratifikasi Direktur RSUD Ulin terkait dengan dugaan adanya penerimaan sejumlah fee proyek.

Dugaan menurut Din Jaya, berkisar 5 persen dari total nilai proyek yang mencapai kurang lebih Rp800 miliar pada pelaksanaan beberapa gedung di rumah sakit tersebut sepanjang tahun 2014 – 2017.

Ia mengharapkan pihak kejaksaan bisa melakukan penyelidikan dugaan tersebut.

Dari data yang pernah disampaikan, lanjut Din Jaya, persoalan di RSUD Ulin sangat banyak. Tapi hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.

“Kami minta dalam penegakan hukum pemberasan korupsi hendaknya kejaksaan tidak tebang pilih,’’harap Din Jaya.

Soal perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel, dinilai Din Jaya pihak Kejaksaan melakukan kebohongan publik, karena pernah dikatakan adanya kerugian negara, tetapi ternyata terakhir dikatakan penyidikan dihentikan.

Dalam hal ini di jelaskan M Irwan, bahwa masalah perjalan dinas anggota DPRD ini telah melalui proses panjang sampai Kejaksaan Agung dan KPK, tetapi belum ada bukti kuat ke arah korupsi, jadi berkasnya di serahkan pada tuntutan ganti rugi (TGR) yang ada di intansi Inspektorat Daerah Kalsel untyuk menyelasaikan penggantian kekurangan sebanyak Rp2 miliar, sementara yang telah dikembalikan sebanyak Rp5 miliar.

“Dari Rp7 miliar kelebihan pembayaran, kini sisa Rp2 miliar yang belum dibayar baik anggota dewan maupun sekretariat,” ungkapnya.

Sementara untuk kasus lainya yang dilaporkan para pendemo, Irwan janji akan segera melaporkan ke pimpinan

Selain itu Irwan menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menangani perkara. Kalau memang alat buktinya kuat penyidik pasti akan melanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan.

“Nah sementara untuk perjalanan dinas, dasar dari pembayaran yakni Pergub ternyata masih berlaku atau belum ada pencabutan. Sehingga penyidik meyakini kalau kasus ini hanya ada kelebihan pembayaran saja,” jelasnya.

Sebelum membubarkan diri, Din Jaya menyerahkan berkas laporan ke Irwan untuk disampaikan ke Kejati Kalsel dan berharap agar laporan tersebut diperhatikan

Ada beberapa dugaan penyeleweangan proyek pembangunan rumah susun di Kabupaten Tanbu tahun 2012, yang diduga melanggar undang-undang. Dugaan adanya kecurangan atau tidak sesuai spesifikasi pada beberapa proyek di Kabupaten Batola. Serta beberapa proyek di Banjarbaru seperti pembangunan sekolah baru oleh Dinas Pendidikan Banjarbaru tahun 2017. Kemudian belanja pengadaan bangunan gedung kantor dinas komunikasi dan informatika tahun 2018. Serta peningkatan jalan Karang Anyar II (lanjutan) Kelurahan Loktabat Utara paket I DAK reguler (pelebaran) dana DAK Dinas PUPR Banjar aru tahun 2018.(hid/K-4)

 

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua