Kembalikan Fungsi Lahan Gambut

ditulis pada 12 Oktober 2017

LAHAN GAMBUT – Lahan gambut di Kalsel diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk dapat dikembalikan seperti keadaan semula, sehingga tidak rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. (KP/net)

BANJARMASIN, KP – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia meminta agar mengembalikan fungsi lahan gambut kepada keadaan sediakala atau awal.

“Permintaan tersebut ketika kami berkonsultasi dengan Kementerian LHK di Jakarta, 10 Oktober lalu,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi kepada wartawan, Rabu (11/10), di Banjarmasin.

Riswandi mengungkapkan, konsultasi ke Kementerian LHK Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup itu atas undangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) provinsi setempat untuk membicarakan penanganan lahan gambut di provinsi tersebut.

Karena dalam penanganan lahan gambut terbagi dua, yaitu  Badan Restorasi Gambut Nasional (BRGN) dan langsung merupakan kewenangan masing-masing daerah yang memiliki potensi lahan gambut, ujar anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.

“Kawasan lahan gambut yang bukan berada dalam BRGN atau gerakan nasional restorasi lahan gambut itulah yang bersama DLHD Kalsel kami bicarakan dengan Kementerian LHK,’’ ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Ia menunjuk contoh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan lahan gambut harus mengembalikan fungsi lahan tersebut seperti keadaan awal atau seperti sediakala bila masa hak guna usaha (HGU) sudah berakhir.

“Terkecuali lahan gambut yang menjadi kawasan budidaya dalam kaitan meningkatkan ekonomi kerakyatan bisa tetap sesuai peruntukannya,’’ tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.

“Fungsi awal dari lahan gambut itu antara lain sebagai kawasan tangkapan air guna pengendalian banjir agar tidak menimbulkan bencana yang cukup fatal, sehingga perlu perlindungan dan pengelolaan secara baik dan benar,’’ jelas Riswandi.

Mengenai lahan gambut di Kalsel yang tersebar pada 13 kabupaten/kota, dia mengatakan, sekitar 60 persen merupakan kawasan budidaya yang sudah sejak lama oleh warga masyarakat memanfaatkannya.

“Di antara sisanya tersebut yang dalam beberapa tahun belakangan menjadi kawasan usaha perkebunan kelapa sawit, yang harus kita kembalikan kepada fungsi awal bila masa izin atau HGU-nya sudah berakhir,’’ ujarnya.

Sementara lahan gambut atau rawa monoton di Kalsel yang terdapat usaha perkebunan kelapa sawit antara lain, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin dan Hulu Sungai Utara (HSU). (lyn/K-7)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.