• Hari ini : Selasa, 16 Oktober 2018

Kotabaru Bersiapkan Sambut Pasar Modern

Pasar Modern. (KP/Net)
Pasar Modern. (KP/Net)

Kotabaru, KP – Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan tengah menyiapkan diri untuk menyambut kehadiran pasar modern, dengan menerbitkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan dan penataan pasar modern dan tradisional.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Kapuas yang salah satunya bertemu dengan manajemen salah satu vendor pasar modern, Senin mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan terkait keberadaan pasar modern di daerah tersebut.

“Di Kabupaten Kapuas peraturan baik Perda maupun Perbup belum ada, tapi anehnya sudah marak berdiri sejumlah pasar modern, menurut bagian hukum pemerintah setempat hal itu karena sosialisasi yang maksimal telah dilakukan sebelum pendirian dilakukan,” kata M Arif.

Dikatakannya, menyangkut perijinan, pemerintah daerah tetap mewajibkan kelengkapan legalitas formal atau perijinan normatif seperti SIUP, SITU, HO dan lain-lain. Namun tidak ada ijin khusus, selain harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, dari penjelasan manajemen pasar modern setempat, keberadaan pasar modern di daerah-daerah bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga turut berpartisipasi membantu masyarakat melalui pemberian diskon khusus pada waktu-waktu tertentu.

Selain itu juga siap menerima produk-produk lokal dari masyarakat tapi dengan ketentuan dan pemenuhan standart. Demikian juga dengan pelibatan masyarakat setempat dalam perekrutan tenaga kerja, sehingga karyawan yang ada memang dicari dari daerah yang bersangkutan.

“Keuntungan bagi kami di Kotabaru, sudah mempunyai perda yang mengatur teknis pendiriannya sebelum pasar modern itu masuk, tinggal investornya saja, kapan mau mendirikan di Kotabaru tentunya harus menguikuti aturan yang telah dibuat,” jelas Arif.

Diwartakan sebelumnya, Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah menegaskan keberadaan regulasi atau kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) harus sudah ada sebagai antisipasi masuknya usaha ritel pasar modern ke Bumi Saijaan.

Alfisah di sela-sela kunjungan kerja di Kota Banjarbaru terkait kajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan dan penataan pasar modern dan tradisional mengatakan, kebijakan yang mengatur hal ini harus ada sebelum pasar modern masuk.

“Untuk melindungi keberdaaan pasar tradisional yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat selama ini, harus ada penataan dan pembatasan terhadap pasar modern yang kini cukup marak dan menjamur di penjuru kota di Indonesia,” kata Alfisah.

Dijelaskannya, dari kajian di Kota Banjarbaru terdapat banyak berdiri usaha sektor ritel yang sebagaian keberadaannya cukup berdekatan dengan pasar tradisional, sehingga berdampak pada kelangsungan usaha milik rakyat tersebut.

Hal itu menurut dia, disebabkan lebih dulunya pasar modern tersebut masuk dari pada kebijakan atau regulasi yang mengaturnya, sehingga jumlah dan penyebarannya relatif banyak dan hal ini diakui sangat berdampak pada eksistensi pasar tradisional dan kios-kios masyarakat yang sebelumnya ada.

Berkaca dari kenyataan tersebut, politisi Partai NasDem ini menegaskan Kabupaten Kotabaru harus lebih cepat mengambil langkah dengan segera membuat regulasi atau kebijakan yang mengatur diantaranya dengan membuat pemataan wilayah yang nantinya sebagai dasar mengatur dan pembatasan berdirinya pasar modern dalam satu kawasan pemukiman dengan pertimbangan-pertimbangan.

“Meski secara umum keberadaan pasar modern jaringan nasional belum masuk di Kotabaru, namun usaha di sektor ritel yang dimiliki perorangan sudah kian marak berdiri di Bumi Saijaan, oleh sebab itu perlu segera dibuat regulasi yang mengaturnya,” ungkap Alfisah.

Bersamaan itu, ketua dewan wanita pertama di Kabupaten Kotabaru ini mengingatkan kepada eksekutif agar melakukan pembenahan dalam pengelolaan pasar-pasar tradisional, baik menyangkut penataan hingga legalitas pengelolaannya.

Sebab tidak dipungkiri, bahkan sudah menjadi rahasia umum adanya tumpang tindih pengelolaan bagi para pedagang di pasar-pasar tradisional di Kotabaru, misalnya pemberian izin dan pengambilan retribusi terhadap lapak-lapak berbeda dengan pedagang yang ada di los atau kios.

Penataan ini harus dilakukan agar dalam pengelolaannya menjadi lebih baik, sehingga ada perubahan layanan yang juga menjadi lebih baik juga, dengan demikian konsumen akan tetap memilih belanja ke pasar tradisional dari pada ke pasar modern.

Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Akhmad Rivai menandaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2013 ditegaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.

Izin usaha tersebut lanjut dia meliputi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Plasa dan Pusat Perdagangan, atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan kecuali Pasar Tradisional tersebut dikelola oleh Dinas yang menangani perpasaran dikecualikan untuk memiliki IUPPT.

Penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Bupati dan dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Menurut Rivai, apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru, dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun.

“Untuk menjamin peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha, maka semua bentuk perizinan tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah karena juga akan diatur sanksi administratif apabila Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, maupun pencabutan izin usaha,” ujar Rivai. (net/K-6)

Tag:
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua