• Hari ini : Kamis, 18 Januari 2018

Kotabaru Minta Pemerintah Pusat Bangun Tiga Pasar

PASAR Tradisional. (KP/Net)
PASAR Tradisional. (KP/Net)

Kotabaru, KP – DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan meminta dana kepada pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp10 miliar untuk membangun tiga pasar di tiga kecamatan.

“Tiga pasar tersebut di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu dan Pulau Laut Barat,” kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis di Kotabaru, Senin.

Dikatakan, usai berkoordinasi dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sekaligus menindaklanjuti kunjungan kerja di Perusahaan Dagang (PD) Pasar Jaya Tanah Abang di Jakarta menjadi motivasi bagi dewan untuk berusaha lebih keras dalam mengajukan anggaran dari APBN dalam pengembangan pasar di Kotabaru.

“Kami mengharapkan agar pembangunan dan peningkatan pasar di Kotabaru benar-benar mengoptimalkan sumber pendanaan dari APBN, dan pada tahun ini kita menargetkan dapat alokasi masing-masing Rp10 miliar untuk pembangunan tiga titik pasar yakni di Kecamatan Kelumpang Hilir, Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Kepulauan,” kata Syairi.

Selain tiga titik tersebut lanjutnya, masih banyak daerah di Kotabaru yang tersebar di 21 kecamatan memerlukan peningkatan dan pembangunan pasar, sebagai upaya menggalakkan perekonomian masyarakat, dan hal ini sinergis dengan visi dan misi bupati sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD.

Bersamaan itu atas nama legislatif, Syairi mengapresiasi atas kerja nyata yang dilakukan bupati dalam membangkitkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan dan pembangunan pusat perbelanjaan rakyat seperti yang baru-baru tadi diresmikan yakni pasar Sengayam.

Lebih lanjut terkait dari hasil konsultasi ke Dirjen Perdagangan Kemterian Perdagangan di Jakarta, adanya informasi yang sangat bagus bagi daerah, karena selain mengalokasikan dana besar untuk pembangunan dan pengembangan pasar, pemerintah pusat juga menganggarkan dana dari APBN untuk pemberdayaan bagi pedagang kaki lima (PKL).

“Kesempatan yang tepat bagi Kotabaru yang ingin melakukan pemberdayaan sekaligus menata keberadaan para pelaku usaha kecil menengah ini yang keberadaannya masih belum tertata dengan baik dan benar,” terang Syairi.

Oleh karenanya, dia menekankan kepada eksekutif khususnya dinas terkait agar segera melakukan langkah nyata dalam usaha mendapatkan dana hibah tersebut bagi daerah, tinggal melengkapi segala syarat dan ketentuannya.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi diantaranya proposal lengkap dengan hasil kajian, ketersediaan lahan berikut pembebasannya, karena program ini sangat tepat dengan kebijakan pemerintah daerah periode sekarang yang fokus pada peningkatan perekonomian rakyat.

“Jadi bak gayung berambut, program peningkatan perkeonomian rakyat yang menjadi program kerja bupati dapat bersinergis dengan program pemerintah pusat yang menyiapkan dana besar untuk pengembangan pasar dan pemberdayaan usaha kecil menengah seperti PKL,” tuturnya. (net/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua