KPK Minta Anak Istri Pejabat Wajib Laporkan Kekayaannya

ditulis pada 11 Oktober 2017

LAPORKAN HARTA – KPK saat melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, dari walikota, wakil walikota, Sekdako, staf ahli, asisten, kepala dinas dan camat masing-masing bersama anak dan istrinya wajib melaporkan semua harta kekayaannya benda bergerak maupun benda tak bergerak, di Aula Kayuh Baimbai Balaikota, Rabu (11/10). (KP/Narti)

BANJARMASIN, KP – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pejabat terus dilakukan. Bahkan kini KPK mewajiban para pejabat dari walikota, wakil walikota, Sekdako, staf ahli, asisten, kepala dinas dan camat masing-masing bersama anak dan istrinya wajib melaporkan semua harta kekayaannya benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Bahkan kewajiban melaporkan harta kekayaan dengan sistim online ini untuk lebih memudahkan para pejabat dan keluarganya untuk melakukan pelaporan perkembangan dan pertambahan harta kekayaan mereka. Sebab, sekarang ini mulai dari harta kekayaan pribadi hingga harta anak dan istri wajib dilaporkan ke KPK.

“Tujuan pelaporan ini supaya para pejabat dan ASN yang duduk sebagai pejabat ini dengan mudah memonitor keuangan pejabat maupun ASN itu sendiri, agar tidak korup,’’ ungkap Jeji Azizi Spesialis LHPKN dari KPK yang datang ke Banjarmasin, saat memberikan pengarahan para pejabat di lingkungan Pemko Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai Balaikota, Rabu (11/10).

Dalam acara Pengisian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) berbasis Web, ujar Jeji Azizi, para pejabat dan tak terkecuali wajib laporkan hartanya mulai dari camat hingga pejabat eselon II.

“Ini perintah UU dan semua pejabat dilingkungan Pemko Banjarmasin, sebagai bukti bahwa keuangan mereka diawasi KPK,’’ ujarnya.

Ia juga mengatakan, setidaknya ada 44 pejabat Pemko diminta KPK untuk segera melaporkan keuangannya dengan online yang berbasis webesite.

“Apapun bentuknya pemasukan dan pengeluaran keuangan mereka (ASN, pejabat) diminta pihaknya untuk melaporkan setiap tahunnya,’’ ungkap Jeji Azizi.

Namun dalam hal ini, kedatangan pihaknya maksud tujuannya bukan meminta laporan, melainkan pengenalan sistem pelaporan berbasis web. Itu dilakukan agar pelaksanaan sistim ini lebih mempermudah pelapor dalam pelaporan setiap tahunannya. Karena tidak lagi menjalankan sistem lama yang manual dan banyak menggunakan berkas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemko Banjarmasin, Drs H Akhmad Safri Azmi, mengatakan, pejabat dan ASN yang dimaksud adalah mereka mulai dari walikota, wakil walikota, kemudian para ASN eselon II, hingga camat, wajib melaporkan keuangannya setiap tahunnya.

“Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun dan ini harus ditaati karena jangan sampai harta warisan maupun asuransi yang sifatnya unitlinek tidak dilaporkan, karena kalau salah pelaporan akan mempengaruhi harta pejabat tersebut,’’ demikian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemko Banjarmasin,Drs H Akhmad Safri Azmi yang akan meminta pendampingan KPK jika masih ada pelaporan Harta Kekayaan yang masih bermasalah. (vin/K-5)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.