• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Kurang Puas Silahkan Melapor ke KKP dan Ombudsman

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, yakinkan seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel periode 2017-2020 sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Bahkan ia mempersilahkan bagi masyarakat yang kurang puas hasil seleksi KPID Kalsel bisa melapor kepada dua lembaga resmi yakni Komisi Keterbukaan Publik (KKP) dan Ombudsman Kalsel.

Sesuai Undang-undang 32 tahun 2002 dan aturan KPI No 1 tahun 2014 dari aturan tersebut Timsel sudah melaksanakan tugasnya sampai terpilihnya 14 besar dan 2 incumbent.Dalam aturan tersebut, dewan telah konsultasi dengan KPI pusat.

Hal tersebut menanggapi adanya protes dari salah satu anggota KPID Kalsel lama, Wawan Wirawan menilai seleksi calon anggota KPID Kalsel periode 2017-2020 dinilai cacat prosedural, karena persyaratan dan lainnya sudah ditetapkan sebelum terbentuknya tim seleksi.

Ia juga mempertanyakan standar penilaian dalam fit and profer test yang dilakukan Komisi I DPRD Kalsel untuk menentukan anggota KPID terpilih, karena incumbent dianggap tidak memiliki nilai uji kompetensi.

Suripno Sumas menjelaskan terkait dengan Gufran digugurkan pada saat administrasi karena dianggap dua kali masa jabatan periode pertama sebagai PAW dan melaksanakan.

Begitu juga dengan Amanul Yakin mengakunya incumbent seharusnya tidak ikut seleksi ini di gugurkan.

Dikatakan incumbent satu kali berturut, tapi Amanul Yakin di periode ke 3 duduk, periode ke 4 tidak duduk periode ke 5, duduk.

“Terkait incumbent kami sudah konsultasi ke KPI pusat tidak ada yang mengharuskan incumbent meneruskan karena UU 32 tahun 2002 dan aturan KPI No 1 tahun 2014 tidak menyantumkan satu pasal, kalimat danlainnya yang mengharuskan incumbent masuk,’’ tegas Suripno Sumas lagi dalam pres rilisnya yang diterima {{KP]}, Rabu (10/1).

Incumbent tidak diikutkan akademik untuk memperpendek proses, oleh karena itu dewan mengacu seperti pada KPID DKI Jakarta tidak ada meloloskan incumbent periode ke 5.

“Jadi kami sudah sesuai prosedur,’’ ujar Suripno Sumas.

Politisi PKB ini menambahkan, apabila tidak puas juga, di Kalsel ada 2 lembaga yaitu Komisi Keterbukaan Informasi dan Ombudsman Kalsel.

“Silahkan bagi yang tidak puas adukan kepada dua lembaga tersebut, terangnya. (tim/K-5)

 

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua