• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

LHKPN Banjar Harus Segera Selesai

SOSIALISASI – Bupati Khalilurrahman pada Sosialisasi e-filing LHKPN bagi wajib lapor/penyelenggara Negara (WL/PN) lingkup Pemkab Banjar.

Martapura, KP – Dalam peraturan penyelenggaraan pemerintahan, sudah diatur bahwa penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaannya setiap satu tahun sekali. Ini guna menciptakan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menyikapi hal tersebut, Bupati KH Khalilurrahman dalam arahannya pada Sosialisasi e-filing Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)) bagi wajib lapor/penyelenggara negara (WL/PN) lingkup Pemkab Banjar, baru-baru ini, meminta agar secepatnya melaporkan harta kekayaannya, ini guna ikut menjalankan peraturan perundang-undangan berlaku.

“Semua peserta diharap mengikuti sosialisasi oleh Inspektorat ini dengan serius, karena ada langkah-langkah baru dalam proses pelaporannya, yaitu menggunakan e-felling, semua laporan dilakukan melalui sistem online,’’ tandas Guru Khalil.

Sebanyak 154 orang, sambung Bupati, termasuk dirinya dan seluruh kepala SOPD serta pejabat tinggi pratama lainnya harus segera melaporkan harta kekayaannya, walau batas waktu ditentukan hingga 31 Maret, namun alangkah baiknya bila secepatnya diselesaikan.

Menurut Bupati, ini tentu mempermudah kerja aparatur kedepannya. Semua peserta dan wajib lapor LHKPN di Kabupaten Banjar dapat menyelesaikan laporannya ini dengan mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan masalah-masalah dihadapi kepada Pokja LHKPN yang sudah ditunjuk.

“Saya tidak ingin nantinya ada pegawai terkena hukuman disiplin karena tidak serius menyikapi sosialisasi ini,’’ pungkasnya. (wan/K-5)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua