• Hari ini : Jumat, 22 Juni 2018

Maksimalkan BUMD dan Aset

Banjarbaru, KP – Sebagian pemerintah daerah dalam memungut pendapatan, masih banyak bertumpu pada sektor pajak dan retribusi. Jauh dari itu, banyak potensi lainnya yang bisa manambah kas pendapatan.

Hasil usaha badan umum milik daerah (BUMD), merupakan sektor yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan. Selain itu, yang juga bisa dijadikan sandaran penghasilan pemda adalah pemanfaatan aset.

“Untuk menambah pendapatan jangan terlalu fokus ke retribusi dan pajak, tapi fokus ke BUMD dan pemanpaatan aset,’’ kata Sekjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indro Baskoro, Rabu (8/11), di sela kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Rangka Penyusunan APBD di Hotel Roditha Banjarbaru.

Penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah cukup penting. Sebab, bisa menentukan arah pembangunan.

Maksimal atau tidaknya suatu pembangunan daerah, ditentukan oleh besar atau kecilnya pendapatan. Pembangunan tidak bisa maksimal jika pendapatan juga rendah.

Menurut Sekertaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie mengakui, tugas berat pemangku kepentingan saat ini adalah meningkatkan pendapatan secara berkesinambungan.

“Kadang kala perencanaan program diikuti ketidakmampuan meningkatkan pendapata daerah. Pengeluaran terus meningkat, tidak dibarengi dengan pendapatan. Tugas kita semua untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkesinambungan,’’ ujarnya.

Ia menilai, kebutuhan atau keinginan masyarakat selalu lebih tinggi dari kemampuan pemerintah memenuhi.

Oleh karena itu, ujarnya, penting untuk improvisasi dalam konteks positif, kreatifitas diperlukakan bagaimana menambah penerimaan sesuai aturan.

“Pengeluaran meningkat, tapi tidak diimbangi dengan kamapuan pendapatan. Ini menjadi tugas kita bersama mengkreasi pendapatan yang sesuai dengan ketentuan,’’ tuturnya.

Pada kegiatan tersebut, selain mencari solusi dalam pendapatan dan pengeluaran, juga dijadikan momen evaluasi penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) provinsi, dan seluruh kabupaten/kota.

“Batas akhir penyusunan APBD 30 November, jadi hari ini kita cari solusi apa yang dihadapi di lapangan,’’ ujar Ketua Panitia Kegiatan, Abdul Halim menyebut, kegiatan tersebut selain membahas soal pendapatan dan penggunaan anggaran, juga ada agenda penting lainnya.

Yaitu, melakukan evaluasi APBD 2018 masing-masing kabupaten/kota.

Sebab, lanjutnya, batas waktu penyerahan APBD 2018, adalah tanggal 30 November.

“Di rapat ini dibahas soal kendala atau masalah APBD, apabila memang ada,’’ ujar pria yang juga menjabat Kabid Anggaran Badan Keuangsn Daerah Kalsel ini.(mns/K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua