• Hari ini : Kamis, 18 Januari 2018

Mantan Kadis Pendidikan Tala Korupsi Alat Peragaan

DENGAR KESAKSIAN - Terdakwa Sihabuddin (pakai pici) ketika mendengar kesaksian. (KP/HG Hidayat)
DENGAR KESAKSIAN – Terdakwa Sihabuddin (pakai pici) ketika mendengar kesaksian. (KP/HG Hidayat)

Banjarmasin, KP – Mantan Kepala Dinas (Kadis) dan  pejabat lainya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, kini harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi (Tipikor) Banjarmasin, dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat peragaan untuk sekolah dasar, Senin (8/8).

Dari empat terdakwa tersebut terdapat mantan Kepala Dinas, Sihabuddin Chalid, selaku Kuasa Pengguna Anggaran  serta tiga stafnya dari untur panitia pengadaan barang, yang terdiri dari Mukhlis Abrori, Dian Chalid Supriyantono dan Fahrul Arni. Dalam persidangan ketiganya dalam satu berkas terpisah dengan Kepala Dinas, tetapi ditangani oleh majelis hakim yang sama dipimpin hakim A Jaini, sementara JPU dikomandoi jaksa Tri Taruna dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut (Tala).

Menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pengadaan alat peraga untuk sekolah dasar untuk bidang pendidikan Matematika, Bahasa, IPA dan IPS tersebut tidak sesuai dengan kontrak sehingga akibat perbuatan ke empat terdakwa tersebut, negara  dirugikan sebesar Rp625 juta lebih.
Sementara anggaran yang disediakan untuk pengadaan alat tersebut ditahun 2012 seebsar Rp3,4 Milar lebih.

Dalam perkara ini  agak aneh karena salah seorang saksi yakni Jarkasi selaku PPTK mengakui tidak merasa sebagai PPTK, tetapi ia mengakui diajak panitia untuk melakukan peninjauan ke Jakarta, bandung dan Bogor untuk menetapkan HPS. Selain itu saksi yang ditunjuk sebagai PPTK diakuinya tidak memilkik sertifikasi.

Ia diajak ke luar daerah tersebut hanya sekedar jalan jalan, bukan untuk mencari tahu pengadaan barang yang akan dilelang.

Jawaban antara saksi dan majelis hakim maupun JPU dan penasihat hukum, sering membuat pengunjung maupun majelis hakim dan JPU maupun menjadi tertawa.

Karena jawaban yang diberikan saksi sering seperti orang bloon.
Sampai sampai JPU meminta kepada saksi untuk kembali membaca pasal 15 Undang-Undang Tipikor, atas jawaban yang diberikan saksi.

Seperti tidak tahu persis maka maksud perjalanan keluar daerah tersebut walaupun diajak ssampai ke pabrik pembuatan alat peraga. Ia hanya mengatakan hanya sekedar jalan jalan karena diajak panitia.

Akibat perbuatanb keempat terdakwa tersebut JPU mematok pasal  2 jo pasal 18 UU sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya. Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua