Mardani Tak Ingin Kawasan Industri Dikuasai SDM Luar

ditulis pada 12 Oktober 2017

BANJARMASIN, KP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu sedang gencar-gencarnya merealisasikan pembangunan kawasan industri di Batulicin.

Berbagai persiapan sudah ditempuh dua Pemerintah Daerah (Pemda) ini. Salah satu syarat untuk membangun kawasan industri yang nantinya dijual kepada penanam modal, adalah tersedianya sekolah atau kampus penunjang.

Untuk itu, saat ini sedang dilakukan alih status Politeknik Batulicin. Dari politeknik peralatan menjadi politeknik industri penunjang kawasan tersebut.

Menurut Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, Rabu (11/10) disela Focus Grup Diskusion (FGD) pembangunan Politeknik Industri di salah satu hotel di Banjarmasin.

Kawasan Industri Batulicin, pembangunan Politeknik sudah tidak ada penambahan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami sempat kebingunan karena tidak ada kuota lagi di Kemendikbud, tapi ternyata ada di Kementerian Perindustrian jatah pembangunan politeknik.

Jadi kita ambil yang di Kementerian Perindustrian. Syarat untuk jadi negeri kan harus dua tahun dulu swasta, politeknik ini sudah berjalan dua tahun jadi sudah bisa dijadikan negeri,” ujar Mardani.

Dikatakan Mardani, sebelum kawasan industri berdiri sekolah tersebut juga harus berdiri.

Sebab, lanjutnya, sebagaimana arahan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor tidak ingin kejadian seperti di Sulawesi Utara (Sultra).

Di sana, banyak pabrik berdiri namun Sumberdaya Manusia (SDM) didominasi dari luar.

“Ini yang kita harapkan, jangan seperti di Morowali Sultra. Banyak pembangunan setelah pabrik berdiri sekarang ribut terus, di demo terus karena tidak ada SDM lokal. Itu terjadi karena awalnya tidak disediakan.

Pak gubernur membaca itu beliau tidak mau terjadi begitu. Sehingga, sebelum kawasan industri ada SDM juga sudah dibangun sambil berjalan.

Dengan begitu tidak ada orang luar yang dipekerjakan, tapi didominasi SDM lokal,’’ tuturnya.

Ia menambahkan, untuk pembangunan politeknik tersebut memerlukan dana sekitar Rp500 miliar.

Secara khusus, ia juga meminta lahan seluas 50 hektare dari pemprov.

”Ini kan kebijakan pak gubernur yang sudah disetujui presiden jadi kami pasti mendukung.

Tidak kita bupati tidak setuju. Untuk bangunan dan fasilitas belajar mengajar dibiayai kementerian. Kami lebih mempersiapkan regulasinya saja.

Pembangunan kawasan industri ini merupakan ide pemerintah provinsi. Ada dua lokasi yang dipilih dalam pembangunan tersebut.

Yaitu di Batulicin Tanah Bumbu dan Jorong Tanah Laut. Pemerintah daerah mempersiapkan seluruh penunjang dan juga regulasi.

Sisanya, untuk pabrik industri dan sebagainya akan dijual kepada pemilik modal.”

“Yang di Batulicin sudah ada penanam modal yang tertarik. Yaitu PT MJS anak perusahaan Krakatau Still, beberapa perusahaan lainnya juga ada yang tertarik,” tambah Mardani.

Sementara itu, Sahbirin Noor menjelaskan, dengan FGD ini bisa mengaplikasikan apa yang sudah disinergiskan untuk kawasan Indsutri dan menjadi Program strategis nasional (PSN).

“Tentu kita dorong biar ada dampaknya nanti, dan tentu akan sangat luar biasa untuk perkembangan di Kalsel di segala bidang, termasuk ekonomi dan SDM,’’ kata Sahbirin Noor.

Disebutkan Sahbirin Noor, pekerja lokal lebih diutamakan di kawasan industri tersebut.

“Kita utamakan putra daerah, tapi tidak menutup putra daerah lainnya di Nusatara ini, karena kita Indonesia,’’ kata Sahbirin Noor.

Khusus di Batulicin, pemprov mempunyai lahan 560 hektare dari total 950 hektare yang diperlukan untuk kawasan industri. Ada beberapa syarat yang sudah dipenuhi untuk pembangunan kawasan industri di Batulicin.

Seperti dokumen masterpland, rencana detail tata ruang kawasan pendukung, detail engineering design (DED) jalan di dalam kawasan industri, DED Politeknik industri Batulicin, amdal kawasan, dan tersedianya lahan.

syarat lainnya sepert amdal lalu lintas dalam kawasan sedang dalam proses penyusunan.

Begitu juga izin usaha kawasan industri sedang diproses badan pengelola yang nantinya dikeluarkan oleh bupati. Badan pengelola juga sudah tersedi, yaitu BUMD PT Jaya Utama.

Sedangkan di Jorong Pelaihari belum ada BUMD pengelola kawasan industri.

Sebab, pemkab setempat sedang menyusun Perda pembentukan BUMD. Memang di Jorong sudah ada pihak swasta yakni PT Jorong Port Development mengajukan diri menjadi pengelola.(mns/K-2)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.