• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

MoU Sentra Gakumdu Ditandatangani Bersama

SENTRA GAKUMDU – Penandatanganan MoU sentra Gakumdu antara Ketua Panwaslih, Kapolres dan Kajari Bartim, kemarin. (KP/Vinna)

Tamiang Layang, KP – Ketua Panwaslih, Kapolres, dan Kajari Bartim, kemarin, melakukan Penandatanganan nota kesepahaman bersama di Aula Kejari Bartim.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Barito Timur, Daniwandra mengatakan, sentra penegakan hukum terpadu ( Gakumdu ) tindak pidana pemilihan akan menyelesaikan permasalahan yang bersifat mendesak terkait indikasi terjadinya tindak pidana pemilihan dengan limitasi waktu terbatas.

“Batas waktu yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni tujuh hari,’’ kata Dani usai penandatanganan MoU Sentra Gakumdu.

Dasarnya yakni Undang Undang RI nomor : 10 tahun 2016 tentang perubahan keduaatas UU RI nomor : 01 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah mengganti UU nomor : 01 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang.

Dituangkan dalam pasal 152 ayat (1), untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana, Panwasli,  Polres dan Kejari Bartim membentuk Sentra Gakumdu.

Praktek penegakan hukumnya akan menyelesaikan persoalanyang bersifat mendesak terkait indikasi tindak pidana pemilihan dengan pemahaman yang sama terhadap peristiwa atau laporan indikasi terjadinya tidak pidana pemilihan mengingat limitasi waktu yang diberikan.

Gakumdu merupakan wadah penegakan hukum yang independen, transparan dan bermartabat. Untuk mewujudkannya, profesionalisme bekerja secara profesional dan integritas yang tinggi dalam menangani perkara pemilihan.

Perlu kajian yang cermat dan mendalam terhadap setiap indikasi tindak pidana pemilihan untuk dilanjutkan, mengingat analisis yang keliru atau salah terhadap  setiap peristiwa yang sebenarnya persoalan administratif menjadi pelanggaran atau kejahatan tindak pidana pemilihan akan berimplikasi pada pihak tertentu dan dapat mempengaruhi keberhasilan pilkada Bartim 2018.

“Untuk itu diperlukan sikap kehati-hatian serta objektifitas dalam menilai. Apakah benar tindak pidana pemilihan atau hanya pelanggaran administratif  Intinya hati-hati dalam penerapan pasal nantinya,’’ ungkap Dani. (vna/K-8)

 

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua