• Hari ini : Selasa, 23 Januari 2018

MoU Tatacara Pengangkatan Tenaga Penyuluh Ditandatangani

WABUP TAPIN - Ir H Sufian Noor MP usai menandatangani MoU atau nota kesepahaman tentang pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian berphoto bersama menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (KP/Net)
WABUP TAPIN – Ir H Sufian Noor MP usai menandatangani MoU atau nota kesepahaman tentang pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian berphoto bersama menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (KP/Net)

Rantau, KP – Wakil Bupati Ir H Sufian Noor MP tandatangani MoU atau nota kesepahaman tentang tatacara pengangkatan tenaga penuluh pertanian.

Wakil bupati Tapin H Sufian Noor hadiri serta turut penandatanganan nota kesepahaman antara para kepala daerah se Indonesia dengan kepala badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kementerian pertanian yang disaksikan langsung oleh Menteri pertanian RI  Ir H Amran Sulaiman, Dalam rangka pengangkatan CPNS untuk tenaga penyuluh pertanian dari pelamar tenaga harian lepas tenaga bantu (THL-TB) Bertempat di Auditorium gedung F, kantor pusat kementrian  pertanian Jakarta Selatan, Jumat Siang (2/9) belum lama tadi.

Dengan mengangkat tema “penyuluh pertanian sebagai garda depan dalam mengawal kedaulatan pangan” dan turut hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI komisi IV Herman Khaeron dalam arahannya mengatakan Hal ini mungkin baru pertama kali terjadi Di Indonesia mengangkat para THL-TB menjadi CPNS atau P3K yang mana pada tahun 2007 – 2009 sudah ada memiliki THL – TB sebanyak 23 ribu dan pada tahun 2012.

“Dan kemarin kita mengadakan rapat dengan kementerian pertanian, kementerian keuangan untuk membahas permasalahan THL-TB ini, kami DPR RI memiliki catatan yaitu membangun pangan namun hal itu bukanlah tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi setiap provinsi serta kabupaten / kota diseluruh Indonesia. “ ungkapnya.

Sementara itu Menteri pertanian RI  Ir H Amran Sulaiman dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah yang telah banyak membantu pemerintah pusat untuk menanggulangi permasalahan pangan yang terus meningkat, dan ia mengucapkan Alhamdulilah pada tahun 2016 ini produksi pangan  telah meningkat sebesar 6.4%, hal ini merupakan peran serta para kepala daerah dan juga kepala dinas pertanian yang terus mendorong pertanian didaerahnya.

Ditambahkannya oleh Amran, bahkan untuk sekarang Indonesia sudah dapat mengeksport beras kebeberapa negara seperti Amerika dan Belgia. “ Persediaan beras kita pada hari ini yaitu 2.2juta ton digudang bulog hal ini merupakan salah satu kebanggan bagi kita, apalagi sudah 2 tahun ini Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur turut andil dalam masalah pangan nasional sehingga ditunjuk menjadi salah satu provinsi penyangga pangan nasional.” Ungkapnya.

Menurut menteri Pertanian  bahwa hal ini tidak lepas dari peran serta dari kepala daerah, dinas pertanian, dan juga para penyuluh pertanian, untuk jumlah THL-TB di Indonesia sendiri sampai saat ini berjumlah 25 ribu sedangkan yang memenuhi kriteria hanya 6.780 dan yang akan di usulkan menjadi CPNS berjumlah 7.684, dan nanti selisih itu mungkin akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Sementara itu seusai acara Wakil Bupati Tapin Ir H Sufian Noor MP yang turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman THL-TB mengucapkan terima kasih kepada kementerian pertanian yang telah berusaha untuk mengusulkan dan memperjuangkan para penyuluh pertanian yang tergabung dalam THL-TB. “ Untuk kabupaten Tapin sendiri ada 5 orang yang memenuhi kriteria yaitu berusia dibawah 35 tahun dan berharap segera dapat diproses untuk jadi CPNS,” tandasnya.

“Walaupun di kabupaten Tapin sekarang cuma ada 5 orang tapi nanti akan terus diupayakan agar dapat menjadi CPNS juga, kalaupun tetap tidak bisa juga untuk jadi CPNS semoga dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dalam hal ini hanya dibedakan pensiunannya saja. “ tambahnya.

Dikatakannya kalaupun nantinya para penyuluh yang tidak terpilih karena tidak memenuhi kriteria tidak usah berkecil hati keahlian kalian tetap akan di hargai dengan adanya kontrak dari pemerintah kabupaten Tapin. (ari/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua