• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

Musda Golkar Kabupaten/Kota Tidak Sah?

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan sesepuh Partai Golkar Kalsel HM Taufik Effendie.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan sesepuh Partai Golkar Kalsel HM Taufik Effendie.

Banjarmasin, KP – Ke 13 DPD Partai Golkar kabupaten/kota se Kalsel, sudah menggelar Musyawarah Daerah (Musda).

Bahkan, dari 13 pengurus baru itu, 3 di antaranya sudah dilakukan pelantikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kalsel, Gt Iskandar.

Namun, terpilihnya para ketua di tingkat kabupaten dan kota itu menimbulkan pertanyaan.

Apakah tetap sah, meski bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.

Sebagaimana dalam surat Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 Tentang perubahan Juklak-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang penyelenggaraan musyawarah-musyawarah Partai Golkar di daerah sangat jelas disebutkan pada bagian I Pendahuluan sub bagian A Umum poin 5 berbunyi, sesuai dengan aspirasi yang berkembang serta fakta yang telah terjadi di beberapa daerah, penyelenggaraan musyawarah Partai Golkar di daerah perlu diselenggarakan mulai tingkat Provinsi, selanjutnya tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan terakhir di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

Itu artinya, berdasarkan juklak ini musda haruslah dilaksanakan di tingkat provinsi terlebih dahulu. Baru menyusur ke tingkat yang di bawahnya.

Sedangkan di Kalsel malah terbalik. Plt Ketua justru memaksanakan musda di tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu. Barulah berencana menggelar Musda tingkat provinsi.

Jika berkaca pada bagian ini, lagi-lagi DPD Golkar Kalsel tidak mematuhi surat yang ditanda tangan langsung oleh Setya Novanto dan Idrus Marhan tanggal 15 Juni 2016 tersebut.

“Bisa kita lihat dari poin-poin Juklak yang ditanda tangan Ketua dan Sekjen DPP Golkar ini, semuanya dilanggar Golkar Kalsel. Kalau melanggar arahan pusat, berarti bisa digolongkan tidak sah,’’ beber sesepuh Partai Golkar Kalsel, H Taufik Effendie, kepada KP, kemarin.

DPP Partai Golkar juga mengeluarkan surat lanjutan terkait penundaan jadwal musda.

Surat nomor: SE-04/GOLKAR/VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 untuk memberikan penegasan.

Yaitu pada poin kedua berbunyi penyelenggaraan musda Partai GOLKAR kabupaten/kota di wilayah DPD Partai GOLKAR Provinsi yang belum melaksanakan musda, dilaksanakan setelah musda Partai GOLKAR Provinsi, kecuali ada kebijakan khusus dari DPP Partai GOLKAR.

“Ini ditegaskan lagi bahwa musda kabupaten/kota setelah musda provinsi. Kecuali ada kebijakan DPP. Musda kabupaten/kota se Kalsel apakah sudah ada persetujuan DPP? Dan apakah pengurus yang sekarang sudah dikonsultasikan dengan DPP? Saya yakin belum ada,’’ tambah Taufik.

Sementara itu, keputusan Gt Iskandar memaksakan musda di tingkat kabupaten/kota juga dinilai menyalahi aturan. Sebab, berdasarkan surat nomor : KEP-148/DPP/GOLKAR/IX/2016 tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel kewenangan Plt hanya mempersiapkan Musdalub Provinsi.

Tapi pada nyatanya musda tingkat kabupaten/kota tetap dipaksakan digelar. Selain itu, ketua DPD tingkat kabupaten/kota juga dipaksakan diganti dengan Plt yang ditunjuk Gt Iskandar.

Pada Pada poin keputusan nomor 2 hanya Menugaskan Plt sesuai kewenangannya untuk melakukan konsolidasi internal dengan seluruh jajaran DPD Golkar Kalsel dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Musdalub partai Golkar Kalsel, dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor : Juklak-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 dengan melibatkan seluruh potensi kader Golkar di Kalsel.

“Dalam surat tertanggal 8 September 2016 yang ditanda tangani Setya Novanto dan Idrus Marhan ini, sangat jelas diatur bahwa Plt hanya ditugaskan mempersiapkan pelaksanaan Musdalub. Tapi nyatanya juga memaksakan musda tingkat kabupaten/kota. Dan juga mengganti ketua DPD kabupaten/kota dengan Plt. Padahal, mereka masih berwenang. Bahkan, pengurus kecamatan juga di Plt kan. Jadi, lagi-lagi tidak sesuai petunjuk DPP. Ini pasti ada maksud untuk mencari dukungan. Dan orang-orang H Leman dibuang semuanya seperti Hasnur dan lain-lain,’’ tegas Taufik.

Ia juga setuju dengan pendapat pengamat politik Fisip Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Gazali Rahman, yang menyebutkan bahwa ketua DPD Golkar Kalsel harus seseorang yang mampu mengkonsolidasi internal partai dan juga laku dijual.

Artinya, kata Taufik, seseorang yang menjadi ketua memang harus yang bisa menjadi magnet.

“Gt Iskandar kita tahu pernah mencalon gubernur dan DPR RI gagal. Itu artinya, tidak laku dijual. Bagaimana kalau dia memimpin Golkar. Nanti Golkar bisa jadi piramida menciut ke atas. Suara Golkar bisa hilang. Yang jadi pemimpin Golkar memang harus yang bisa menjual. Makanya, ketika nama Gubernur Paman Birin mencuat, sangat pas untuk duduk jadi ketua, karena beliau bisa dijual dan bisa menjadi magnet untuk kepentingan partai,’’ tuturnya. (mns/K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua