``Program PNPM ini langsung dirasakan masyarakat. Berbeda dengan program lainnya yang terlalu berbelok-belok dan birokrasi,’’ sebut Wapres dalam kunjungan kerjanya, Sabtu (16/1), di Banjarmasin.
Proyek-proyek di PNPM ini dipilih dan dikelola sendiri oleh masyarakat, kata Boediono, oleh sebab itulah pemerintah pusat bertekad untuk lebih meningkatkan PNPM-Mandiri ini di waktu-waktu yang akan datang.
``Ciri khas PNPM adalah proyeknya keinginan langsung dari masyarakat. Bukan dari karangan pejabat,’’ singgungnya.
Boediono mengatakan, pembiayaan PNPM-Mandiri ini bukan saja dari pemerintah pusat. Namun, hendaknya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga turut andil agar menambahkannya.
``Apabila semua pihak termasuk kalangan dunia usaha, bahu-membahu membantu program PNPM ini, maka persoalan masyarakat akan mudah teratasi,’’ ujarnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut berpesan, andaikata terdapat tambahan biaya dari unsur lain untuk PNPM-Mandiri ini. Maka, jangan diubah-ubah struktur atau mekanisme dari PNPM itu, nanti malah menjadi tidak tepat sasaran
``Mekanisme PNPM jangan dirubah, biarlah berjalan sesuai dengan ketentuannya. Meski ada penambahan dana dari pihak lain,’’ ucap Boediono mengingatkan.
Dalam kesempatan itu juga, Boediono, menyerahkan secara simbolis kepada Gubernur Kalsel, Drs H Rudy Ariffin MM, sertifikat Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-Mandiri senilai Rp216,36 miliar.
Bantuan Langsung Masyarakat itu terdiri dari, PNPM Mandiri pedesaan untuk 10 kabupaten pada 104 kecamatan senilai Rp155,5 miliar. Sedangkan untuk PNPM perkotaan di sembilan kabupaten pada 14 kecamatan senilai Rp18,86 miliar.
Selanjutnya, PNPM Mandiri infrastruktur sosial ekonomi wilayah di lima kabupaten pada 28 kecamatan senilai Rp42 miliar.
Sementara, Asisten Koordinator Kota (Korkot) PNPM Mandiri Banjarbaru, Sarkowi menyebutkan, program ini mampu mengubah wajah 20 kelurahan yang terdapat di kota tersebut. Di antaranya, pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum di kelurahan-kelurahan penerima PNPM yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi warga setempat.
``PNPM memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,’’ ujarnya.
Sejak tahun 2008 dan 2009, total dana PNPM yang mengucur ke Kota Banjarbaru sebesar Rp2,814 miliar. Dan sudah di anggarkan untuk tahun 2010 ini senilai Rp3 miliar dari APBN dan APBD kota setempat.
``Kelurahan yang memperoleh PNPM dinilai mampu memaksimalkan dana yang diterima guna peningkatan pembangunan kelurahan,’’ katanya.
Umumnya, lanjut dia, kegiatan fisik yang dilakukan di setiap kelurahan adalah pembangunan prasarana perhubungan berupa pembukaan jalan baru dan peningkatan mutu jalan serta fasilitas umum lainnya, seperti rehab rumah KK miskin, MCK dan sarana air bersih.
Sedangkan pembangunan non fisik berupa bantuan modal usaha ekonomi produktif KK miskin, serta peningkatan SDM berupa pelatihan dan santunan sosial bagi warga cacat atau jompo.
Sementara itu, mengenai alokasi dana yang berbeda, Sarkowi mengatakan, hal itu tergantung jumlah penduduk dan prosentase warga miskin di masing-masing kelurahan.
``Kelurahan yang padat penduduk dengan jumlah warga miskin cukup banyak, tentu kebagian dana PNPM lebih besar,’’ ujar Sarkowi. (ban/K-2)

PNPM-Mandiri Berhasil

