Soal Royalti Batubara Wapres Tak Bisa Jawab
Wapres Boediono bersilaturahmi dengan Gubernur Kalsel, Ketua DPRD dan unsur Muspida Provinsi Kalsel, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalsel, Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan unsur Muspida Kabupaten/Kota se Kalsel, juga sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.
Masalah royalty batubara yang sudah sekian lama diperjuangkan oleh Provinsi Kalsel karena penerimaan yang tidak seimbang dibandingkan dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan batubara tersebut, kembali mencuat ke permukaan ketika anggota DPRD Kalsel, Maitri mempertanyakan tentang minimnya royalty batubara yang diterima Provinsi Kalsel, sangat tidak seimbang dengan kerusakan yang dialami daerah ini.
``Melalui Bapak Wapres, mohon untuk ditinjau kembali royalty batubara untuk Provinsi Kalsel, sehingga kami di daerah bisa memperbaiki kembali lingkungan yang telah rusak,’’ ujar Maitri.
Mendapat lontaran pertanyaan tersebut, Wapres dengan terus terang mengatakan bahwa masalah royalty batubara itu akan dia catat dan tidak bisa memberikan jawaban.
Khusus masalah royalty batubara tersebut, Gubernur Rudy Kalsel,H Rudy Ariffin yang saat itu berperan memandu acara dialog menambahkan bahwa besaran royalty batubara yang diterima Provinsi Kalsel hanya tiga persen dari 13,5 persen keseluruhan royalty batubara. ``Dari tiga persen itu dibagi lagi untuk Provinsi serta kabupaten/kota,’’ ujar Gubernur.
``Dan pada tahun 2009 lalu, total royalty batubara yang diterima Provinsi Kalsel nilainya kurang dari Rp100 miliar, padahal Provinsi Kalsel merupakan daerah nomor dua penghasil batubara di Indonesia,’’ tambah Rudy Ariffin.
Bangunkan Posyandu
Sebelumnya, Maitri anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PAN itu juga minta kepada Wapres menambah anggaran untuk Dinas Kesehatan, di antaranya untuk membangunkan kembali Posyandu yang sudah lama tidur.
Soal Posyandu ini Wapres mengatakan akan direavitalisasi sebagai program terpadu langsung untuk masyarakat. ``Posyandu ini saya minta untuk dikaji oleh Menteri Kesehatan, kalau memang perlu anggarannya ditambah, akan ditambah,’’ ujar Wapres.
Pada kesempatan itu Bupati Batola, H Hasanuddin Murad mempertanyakan tentang sinergisitas pembangunan mulai dari kabupaten, provinsi hingga ke tingkat pusat. Misalnya tentang kegiatan proyek dari pusat ternyata Bupati Batola sebagai kepala daerah tidak mengetahui adanya proyek tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto yang mendampingi Wapres pada kesempatan itu mengatakan, memang seharusnya semua proyek yang dikerjakan di daerah harus sepengetahuan kepala daerah yang bersangkutan. ``Seperti di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, banyak proyek yang dikerjakan oleh Balai, meski demikian wajib hukumnya proyek yang dikerjakan Balai tersebut dilaporkan ke Bupati dan Gubernur,’’ ujar Menteri PU. (lia/K-2)
