Kalimantan Post - Koran Asli Banua

Jakarta, KP - Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan terpengaruh dengan 'nyanyian' mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Apalagi saat Nazaruddin menyebut ada dugaan keterlibatan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin.
``Pansel tidak terpengaruh dengan informasi sepihak, apalagi yang tidak bertanggungjawab,’’ kata Ketua Panitia Seleksi pimpinan KPK Patrialis Akbar usai pelantikan pejabat Eselon I dan eselon II, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).
Tapi kondisi itu bisa berbalik bila Nazaruddin datang dan membeberkan bukti keterlibatan Chandra dan M Jasin dalam proyek itu. Menurut Patrialis, bila da bukti maka itu bisa jadi akan mempengaruhi proses seleksi. Tapi selama tidak ada data yang objektif, pansel tidak akan mempersoalkan keduanya.
Begitu juga saat Nazaruddin menyebut nama Deputi KPK Ade Rahardja. Meski demikian, Patrialis akan memperketat seleksai calon pimpinan KPK atas informasi yang berkembang ini.
``Tentu tracking-nya harus mendalam,’’ kata Menteri Hukum dan HAM Ini. Untuk seleksi calon, Pansel akan dibantu oleh masyarakat Transparansi Indonesia, ``Kawan-kawan akan membantu itu,’’ ujar Patrialis.
[{Sangat Minim}]
Dia menilai saat ini masukan masyarakat soal calon pimpinan KPK sangat minim, berbeda dengan tahun lalu yang banyak masukan. ``Dulu luar biasa respon masyarakat,’’ paparnya. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak terlalu antusias dengan seleksi pimpinan KPK.
Dalam wawancara di Metro TV Selasa 19 Juli lalu, Nazaruddin menyebut Chandra M Hamzah dan M Jasin merekayasa kasusnya. Nazaruddin juga menyebut Ade Rahardja melakukan kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Semua tudingan Nazaruddin itu dibantah. Chandra M Hamzah, M Jasin, Ade Rahardja dan Anas Urbaningrum membantah mentah-mentah serangan Nazaruddin.
[[Jadi Bahan Penyelidikan}]
Sementara Kapolri, Jenderal Timur Pradopo mengatakan wawancara telepon Metro TV dan tvOne dengan tersangka suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin menjadi bagian dari proses penyelidikan.
``Apa yang terjadi dua hari ini baik yang di Metro TV maupun tvOne, itu bagian tindak lanjut penyelidikan,’’ kata Timur di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.
Menurut Timur, Kepolisian sudah melakukan penyelidikan keberadaan Nazaruddin dari posisi-posisi tertentu. ``Tentunya sekali lagi perlu proses, karena komunikasi itu banyak fasilitas,’’ kata dia.
Meski demikian, Timur enggan menyebut posisi Nazaruddin saat ini berada di dalam atau di luar negeri. ``Sekali lagi, masih dalam penyelidikan. Dan salah satunya kita berkoordinasi dengan Menkominfo,’’ kata dia.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan, komunikasi dengan Interpol sampai saat ini terus berjalan.
Sementara itu, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutanto mengatakan soal Nazaruddin sudah dikoordinasikan dengan pihak luar. ``Sudah dikoordinasikan dengan pihak luar,’’ kata dia
Sebelumnya Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan bahwa mudah untuk melacak keberadaan Nazaruddin melalui pembicaraan telepon yang dilakukan Nazaruddin dengan dua stasiun televisi swasta. Menkominfo juga menyebut bahwa kepolisian sudah mengetahui keberadaan Nazaruddin.
[{Kurang Serek]}
Terbongkarnya kasus M Nazaruddin melakukan sejumlah dugaan penyuapan membuat kredibilitas Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat rusak. Bahkan M Nazaruddin yang kemudian dipecat dari jabatannya sebagai Bendahara Umum itu menuduh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum terlibat dalam kasusnya.
Apakah Ketua Umum tidak salah memilih Nazaruddin untuk mengisi posisi sepenting Bendahara Umum? Anas sendiri menjawab, dalam wawancara yang dilakukan tvOne bersama VIVAnews, Kamis 21 Juli 2011, sejak awal tidak sreg dengan Nazaruddin.
``Kalau putaran waktu boleh dibalik ke belakang, tentu ceritanya akan berbeda,’’ kata Anas diwawancara di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur.
``Nazaruddin menjadi Bendahara Umum karena didukung oleh para formatur,’’ kata Anas. Bukan Anas seorang yang memilih. ``Ya, saya tidak menolak memang walau pun kalau dikatakan sreg atau tidak sreg, itu sebetulnya tidak sreg,’’ kata Anas.
Saat baru menjabat Bendahara Umum, sejumlah informasi tak sedap pun diterima Anas. ``Ada beberapa informasi yang kurang membuat happy sebetulnya, tetapi ketika dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan ini selalu membantah, menyangkal,’’ kata Anas.
``Meski tidak sreg, Anas menyatakan, memang sebelum Kongres Demokrat tahun 2010 lalu, mereka akrab. Mereka juga bekerjasama membangun perusahaan. "Kemudian saya berhenti. Mundur karena saya konsentrasi di politik,’’ kata Anas. Anas pun bersedia membuktikan pengunduran dirinya.
[{Tak ada pengumpulkan saksi}]
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan tak ada celah mengubah rapat koordinasi nasional partainya menjadi kongres luar biasa (KLB).
``Tidak ada kemungkinan itu, tidak ada celah mengalihkan rakornas jadi KLB,’’ kata Ramadhan saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis (21/7).
Menurut dia, KLB itu bertentangan dengan aturan partainya. ``Kalau ada upaya seperti itu, namanya inkonstitusional,’’ kata dia.
Ramadhan menambahkan, tak ada kelompok tertentu dalam partainya yang sedang berupaya menggalang kekuatan untuk menggulingkan Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum. Termasuk, menggalang saksi-saksi yang melihat, mengetahui praktik politik uang dalam kongres pemilihan ketua umum Demokrat di Bandung beberapa waktu lalu. ``Tidak ada, memang banyak rumor berseliweran,’’ kata dia.
``Kita fokus internal. Nggak ada saksi-saksian, jatuh-jatuhan,’’ kata dia.
Desakan digelarnya KLB Demokrat bergulir menjelang pelaksanaan rakornas pada 23 Juli mendatang. Isu itu semakin kencang setelah Muhammad Nazaruddin menuding Anas menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk 'membeli' suara peserta kongres Demokrat.  Namun, semua tudingan itu telah dibantah oleh Anas. (net/K-1)