Kalimantan Post - Koran Asli Banua

Update Terakhir :08:29:53 AM GMT

Headlines:
>> Opini Publik Mungkinkah Gurita Cikeas Serupa Gurita Cendana ?

Mungkinkah Gurita Cikeas Serupa Gurita Cendana ?

E-mail Cetak PDF

Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soehrto misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Malah, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah kporupsi. (Hukuman Mati Buat Koruptor, oleh KH.A.Cholil Ridwan, Lc Ketua MUI Pusat. SI,Ed 80 hal.26.18/12/09). Ironis, di negeri yang mayoritas Muslim ternyata korupsi tumbuh subur, merambat, mekar bahkan beranak pinak bak jamur dimusim hujan. Wajar sajalah negara yang berideologikan demokrasi-ekoular banyak menimbulkan dampak kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang kehidupan. Baik sistem perpolitikan, budaya, ekonomi, dsbnya. Di AS muncul istilah, The Golden rule of democracy is those who have golds areruler (aturan emas demokrasi adalah siapa saja yang punya emas (uang) dialah penguasa). (Lihat, KP 30/11/09). Jihad Melawan Korupsi, hal 6, al-Hafiz Hasanuddin MS,S.Th.I).

Dalam beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan terbitnya buku yang penuh kontroversial karya Dr. George Junus Aditjondro yang berjudul : Membongkar Gurita Cikeas dibalik skandal Bank Century. Bukan hanya sang Presiden yang gusar, tetapi banyak pula elite politik yang notabene elitie partai Demokrat plus kroni-kroni yang selama ini bergandeng mesra merasa terganggu akibat dan dampak dari terbitnya buku kontraoversial tersebut. Di lain pihak banyak pula elemen masyarakat, elite politik, tokoh-tokoh bangsa yang ‘memuji’ keberanian sang penulis buku yang mengungkapkan realita kasus korupsi.Termasuk pula Tim 8 yang memesan buku tersebut sebagai tambahan reverensi dalam mengungkap skandal korupsi di Bank Century. (TV One, 29/12/09).

Urgensi Pembuktian
Seiring munculnya isu aliran dana Bank Century, dengan tegas SBY membantahnya. Dalam acara Rapimnas III Partai Demokrat digedung Jakarta Convention Centre, Ahad 6/12/09. ia mengatakan ``Saat ini partai mengalami musibah dan cobaan, sepertio halilintar disiang hari, ketika cuaca terang benderang,’’. Sebagai kepala negara, SBY merasa difitnah atas tudingan menerima aliran dana penyelamatan Bank Century. Kegeraman Yudhoyono bukan tanpa alasan. Enam hari sebelumnya, aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang dipimpin Ferdi Semaun dan Mustar Bonaventura merilis data aliran dana Bank Century ke Partai Demokrat, sejumlah anggota tim sukses SBY, lembaga survey serta sebuah lembaga negara.

``Dari Rp6,746 triliun dana bailout untuk Bank Century, Rp.1,8 trilyun jatuh ketangan Partai Demokrat dan tim sukses SBY,’’ Bonaventura. Mereka yang diduga menerima dana ‘haram’ Bank Century, yaitu: KPU sebanyak 200 miliar, Lembaga Survey Indonesia (LSI) sebesar 50 miliar, FOX Indonesia 200 miliar, Partai Demokrat terbanyak 700 miliar, anak bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang kini menjadi anggota Fraksi Partai Demokratdi DPR sebanyak 500 miliar, Ketua Tim Pemenangan Pemilu SBY Hatta Radjasa yang kini menjadi Menteri koordinator bidang Perekonomian sebesar 10 miliar, Wakil Ketua Tim Sukses SBY Marsekal Purn. Djoko Suyanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diinformasikan mendapat 10 miliar, Direktur Freedom Institute Andi Rizal Malarangeng sebesar 10 miliar, CEO Fox Indonesia, Andi Zulkarnaen Malarangeng sebesar 10 miliar, Dan yang terakhir seorang Konglomerat pendukung setia SBY bernama Siti Hartati Murdaya disebut menerima dana haram pula sebanyak 100 miliar. (Sumber : Konferensi Pers Bendera).

Seiring dengan kasus skandal Bank Century, pansus pun di tengah jepitan kepentingan. Pansus yang dibentuk DPR menghasilkan kompromi politik antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar, akhirnya terpilihlah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi Ketua Pansus dengan meraih 19 suara.

Mengingat kualitas, kredibilitas dan komitmen Idrus, apalagi dulu ia dikenal orang yang inten dan sangat dekat dengan SBY, oleh karena itu banyak elemen yang meragukan kemampuan bekas Ketua BKPRMI ini dalam mengendalikan Pansus. Apalagi mengusut sampai tuntas dengan pembuktian yang riil. Hingga kini ujung kasus Bank Century masih sangat sulit ditebak, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh Pansus.

Kalau era orde Baru dulu di era rezim Soeharto seluruh elemen bangsa dikebiri sampai babak belur. Lebih kurang 32 tahun korupsi ‘terpelihara’ dengan sistemik. HM Soeharto melakukan penyimpangan penggunaan dana tujuh Yayasan, kerugian negara mencapai 1,739 triliun dan US$ 419,6 juta. Probosutedjo korupsi dana reboisasi untuk HTI di Kalimantan Selatan, negara dirugikan 61 miliar. Sampai kini penyelesaiannya tidak jelas. Syahril Sabirin, terlibat skandal Bank Bali, kerugian negera Rp904,64 miliar. Penyimpangan dana BLBI pada BDNI yang dilakukan Sjamsul Nursalim pun terhenti. Dan masih banyak lagi para koruptor dinegeri ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Jangan heran kalau bangsa ini banyak yang mati kelaparan dilumbung padi, krisis listrik bahkan pada Maret 2010nanti TDL anak naik kembali.

Rakyat semakin terjepit dengan adanya kenaikan TDL sebagaimana yang dialami masyarakat di Bangkalan Jatim, diantaranya mengeluhkan mahalnya pemasangan PLN (SCTV 25/12/09).

Kejahatan Struktural
Skandal Bank Century sebesar Rp6,746 Triliun sejatinya merupakan kejahatan perampokan bank oleh pemiliknya sendiri. Namun anehnya, perampokan itu justru dibantu dua pejabat tinggi negara, Menkeu Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI dan sekarang Wapres, Boediono.

Maka tidaklah mengherankan jika mantan Menkeu DR.Fuad Bawazier menyebut Boediono sebagai penjahat kambuhan, kejahatan Perbankan Nasional. Pasalnya, Boediono lah yang bertanggungjawab terhadap skandal BLBI tahun 1998 lalu yang merugikan keuangan negara Rp650 triliun dan sekarang Bank Century Rp.6,746 triliun.

Setelah rezim Soeharto tumbang, BJ Habibie menunjuk Boediono sebagai Kepala Bappenas, sehingga pada masa kepemimpinannya disetujui dana rekap perbankan Rp.600 triliun. Akhirnya sekarang rakyat harus menanggung utang yang dibawa kabur para konglomerat itu dengan mencicil Rp80 triliun setiap tahunnya dari APBN, sehingga baru akan lunas pada tahun 2032 mendatang.

Wapres Boediono maupun Sri Mulyani merupakan tokoh neoliberal yang menyengsarakan perekonomian nasional. Sri Mulyani melalui The Wall Street Journal, menyudutkan Aburizal Bakrie. Dengan media Luar negeri ini menunjukkan Sri Mulyani maupun Boediono merupakan Antek Amerika Serikat. (Kejahatan Perbankan Nasional, oleh Dr.Fuad Bawazier, SI Ed,80. 18/12/09, hal.9). Melihat kondisi terkini, Presiden SBY dan kroni-kroninya benar-benar berada ditepi jurang politik yang bisa saja menjatuhkan tahta singgasananya. Jika mampu membuktikan kepada rakyat bahwa dinasti kepemimpinannya “besih” dari koruptor, maka “Gurita Cikeas” tak terbukti korup. Tapi sebaliknya apabila terbukti korup, maka rakyatlah yang mengadilinya sebagaimana “Gurita Cendana” yang melengserkan kekuasaan rezim Soeharto.

Penutup
Demokrasi merupakan Satanic Ideology yang dipuja oleh kaum Sepilis di negeri ini. Dimana kolonialkekayaan dan SDA umat ini dirampok habis oleh tangan-tangan kapitalis penjajah Belanda. Tanam paksa, penindasan, pembantaian dan ketidakadilan adalah lembaga hitam yang menyebabkan umat Islam kian tertindas. Di era global sekarang ini justru tambah lebih parah, martabat dan kekayaan umat dihisap oleh para penguasa kapitalis liberal.

Melalui ekonomi neo-liberal SDA diprivatisasi, aset umat dijual ketangan investor asing dan negara-negara Barat. Penguasa saat ini menciptakan Undang-undang Liberal, mengebdalikan sistem demokrasi kufur. Kalau dulu dimasa Kolonial ada Kasta orang Erofa dan Timur Asing. Dimasa sekarang ini ada Kasta pejabat & pengusaha.

Sistem demokrasi-sekular memang sangat menyedihkan dan menyengsarakan rakyat. (simak QS al-Baqarah 85 dan QS Thaha 124). Eksploitasi Freeport atas emas di Mimika, sedang rakyat Papua sendiri banyak yang mati kelaparan dan gizi buruk. Ketergantungan pemerintah kepada rentenir Barat IMF. Pembayaran bunga utang Luar Negeri 115 triliun di APBN 2009, TV One pada 2/1/2010 menyebutkan bayar utang LN RI pada 2009 mencapai Rp93,8 triliun. Oleh karena itu saatnyalah menerapkan aturan dan sistem Islam dalam seluruh bidang bukan demokrasi yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia.

Oleh : al-Hafiz Hasanuddin MS S.Th.I
-------------------------------------
Forum Pena Intelektual (FPI) Borneo Kalsel