Para Ulama dan LSM ‘Serbu’ Mapolres HST

ditulis pada 15 Agustus 2017

Selain para ulama, juga Lembaga Swadaya Masyakarat, pertanyakaan atas dugaan pembiaran judi berkedok Aruh Adat itu, kepada Kapolres HST, Senin (14/8), dan minta jangan dibiarkan.

Barabai, KP – Para ulama tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, pondok-pondok pesantren dan Lembaga Swadaya Masyakarat (LSM) `serbu’ (datang dan ngeluruk,red) ke Mapolres HST (Hulu Sungai Tengah), Senin (14/8).

Mereka menyatakan sikap keberatan dan pertanyakan atas dugaan pembiaran judi berkedok Aruh Adat.

Itu disebut terjadinya di Desa Murung B Kecamatan Hantakan. Atas semua, memantik reaksi alim ulama, tokoh dan LSM setempat.

Komentar cukup pedas dinyatakan Ketua Nahdatul Ulama (NU) HST, KH Nawawi Hasan yang mengatakan, bahwa apabila polisi tidak menindak judi, maka akan merugikan citra polisi sendiri di mata masyarakat dan seakan berkhianat pada NKRI dan Ibu Pertiwi.

“Aturan larangan judi di Kitab KUHP jelas ada Perda, tinggal action saja lagi. Bila tidak bertindak maka polisi diolok-olok masyarakat. Selama ini ada stigma dari masyarakat bahwa polisi membiarkan. Akibatnya, terkesan negara telah kalah,’’ tegas ulama yang mengaku `I Love Polisi, No Judi!’’.

Di lain pihak, M Saleh dari LSM Aliansi Masyarakat Murakata (Amuk), judi jelas melanggar hukum dan tugas polisi untuk menindak, kenapa ada pembiaran?.

“Undang –Undang harus kita tegakan bila tidak Indonesia akan runtuh,’’ ujar M Saleh, menyatakan sikap kepada Kapolres HST, AKBP Mugi Sekar Jaya SIK, di Aula Polres setempat.

“Kenapa penegak hukum tidak menindak, padahal judi kembali terjadi,’’ tambah H Thamrin, yang dari LSM Jasimas.

Sedangkan tokoh masyarkat, H Fajeri mengingatkan, dampak mengerikan dari judi yang tidak saja dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, perpecahan di masyarakat serta perceraian di keluarga, tetapi juga akan merusak mental generasi muda yang akan memimpin.

“Apalagi, judi biasanya dibarengi penyalahgunaan narkoba, timbulnya judi ini mengagetkan saya,’’ aku H Fajeri.

Senada dengan pernyataan sikap di atas, Ali Syahbana selaku tokoh masyarakat asli Hantakan mengaku, bahwa penindakan tegas terhadap judi berkedok aruh adat merupakan mimpi kebanyakan warga Hantakan.

Persoalan judi di Murung B, menurutnya, sederhana yang dibuat rumit sehingga `memberi angin’ kepada oknum.

“Pelaku judi bangga mereka aman berjudi dijaga oknum,’’ tandas Ali Syahbana, yang mengaku khawatir pembiaran ini akan dapat menyebabkan 53 buah balai adat yang telah menyatakan melarang judi pada aruh adat, akan ikut terpancing melakukan judi berkedok aruh adat.

Sedangkan, Ustadz Fakih Jarjani menyatakan, bahwa perjudian di Murung B sudah menjadi ajang bisnis yang dilakoni segelintir orang yang akhirnya membesar karena ada pembiaran.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Pemuda Pancasila HST, Badaruddin, bahwa judi telah mendistorsi keluhuran adat, yang mana mengutip hasil dari penelitian dari Dr Noered Haluy Radam yang menyatakan, bahwa perjudian bukan merupakan bagian dari kultur aruh adat Dayak Meratus.

“Kita minta Polres HST untuk bertindak tegas terhadap perjudian mendompleng kultur aruh adat itu,’’ katanya.

Ustadz Nur Zikri dari pesantren Darul Istiqomah menegaskan, perlunya action kepolisian untuk menghilangkan judi yang jelas tidak sehat bagi adat itu sendiri, lebih-lebih agama.

“Kita optimis, persoalan sebesar penutupan Dolly saja bisa, apalagi skala kecil judi aruh adat,’’ katanya.

KH Syamsuni, secara gamblang menyatakan, bahwa inti dari kedatangan mereka menuntut pernyataan tegas dari Kapolres, agar tidak ada lagi judi jangka dekat dan jangka panjang di wilayah hukum Polres HST.

Namun sayanganya, Alim ulama, tokoh masyarakat, LSM sementara harus `gigit jari’ untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Pasalnya, Kapolres tidak menyatakan menjamin judi di aruh adat bakal tidak akan terjadi.

“Kami tidak dapat masuk pada aruh adat yang dikemas adanya judi, yang bagian dari kearifan lokal secara turun temurun. Kemudian, Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Perda, Aruh Adat bertindak ragu-ragu karena ketiadaan juknis, polisi hanya sebagai pendamping,’’ ujar Kapolres berdalih, seraya mengatakan, bahwa Perda perlu diperbaiki termasuk adanya juknis.

Kapolres menampik, apabila polisi dianggap berdiam diri, karena pihaknya telah berpatroli, melakukan langkah persuasif untuk menekan perjudian di Murung B.

Sesuai kesepakatan, ujarnya, pada tanggal 12 Agustus pukul 24.00 WITA, judi aruh adat di Murung B harus bubar, bila tidak maka akan ditindak tegas, ditangkap.

“Saya akui kurang optimal, namun sudah berkurang tahun ini hanya 3 lapak yang buka, tahun-tahun sebelumnya berjumlah puluhan buah. Harapan kita sama, tidak ada lagi terjadi perjudian,’’ katanya, seraya mengatakan, bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil dialog ke bupati dan ketua DPRD, untuk dibahas lebih lanjut agar permasalahan tidak terjadi lagi. (K-4/K-2)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.