• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Payung Hukum Penangan Obat Terlarang Harus Diselesaikan

Pol PP saat mengamankan pelajar ngelem.

Banjarmasin, KP – Menyusul keprihatinan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah dengan semakin banyaknya pemuda yang terlibat obat terlarang seperti zenit, ngelem dan sebagainya mendorong politisi PDIP Kalsel terus mendorong supaya payung hukum penanganan obat terlarang segera diselesaikan.

“Kami sangat berharap dengan masih ada sisa waktu dan berharap supaya semua yang terlibat terutama para wakil Rakyat segera menyelesaikan apalagi kondisi Banjarmasin sudah dinyatakan darurat zenit,’’ungkap Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah kepada wartawan, di Banjarmasiin, belum lama ini.

Selain berharap payumh hukum untuk keberadaan seperti zenit, ngelem bisa segera terwujud, tahun ini.

“Karena saat ini sudah konsidisi onal marilah bersama-sama untuk bisa menindak dasarnya payung hukum supaya bisa menekan pemakai,’’ucap Mantan Anggota DPRD Kalsel ini.

Ia berharap, pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) bisa segera selesai tahun ini.

“Ya kita maunya cepat. Sudah sangat mendesak karena banyak anak-anak yang jadi korban,” kata dia.

Sementara itu kabar yang dihimpun KP, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya yang bakal digodok oleh dewan sampai saat ini tak ada kedengaran kelanjutannya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin H Awan Subarkah menyampaikan, sampai saat ini masih dilakukan kajian akademisi oleh badan legislasi.

“Badan legislasi masih mengkaji soal pandangan akademisnya. Kami optimis tahun ini tetap bisa disahkan. Kami pandang tetap perlu,” kata dia.

Di Perda tersebut, rencananya akan mengatur tindakan hukum bagi pengguna maupun pembeli penyalahgunaan obat daftar G, lem dan sebagainya yang selama ini tidak diatur dalam UU kesehatan, katanya.

Yakin Tak Dianulir

Sementara itu, langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan Perda nomor 16 tahun 2012 tentang pencegahan napza tidak direstui oleh Kemedagri. Malah belakangan diketahui kemendagri “menonaktifkan” rencana perda itu.

Padahal DPRD Kalsel sedang berjuang melakukan revisi untuk membuat payung hukum penanganan obat terlarang zenit. Namun demikian, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah yakin nasib Raperda Kota Banjarmasin tidak serupa dengan Raperda  di Provinsi Kalsel.

Awan menilai, dari kajian yang dilakukannya, ia melihat masalah penolakan lantaran adanya pasal yang bertabrakan dengan undang-undang di atasnya.

“Khususnya pada pasal yang membahas tentang narkotika. Penanganan Narkotika sudah ada undang-undang tersendiri, jadi mungkin hal ini yang menyebabkan Raperda tersebut di anulir,” katanya.

Sementara itu, nantinya di Raperda tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif Kota Banjarmasin, jelas Awan tidak akan menyinggung soal narkotika.

“Kami hanya akan bahas khusus penyalahgunaan obat daftar G, seperti mengatur sangsi bagi pengguna dan pembeli yang belum diatur di Undang-undang Kesehatan. Kami optimis tidak akan dianulir,” demikian Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah.(vin/K-5)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua