• Hari ini : Sabtu, 20 Januari 2018

Pelaksanaan Perda No: 9 Tahun 2012 Lemah

hal-13-foto-1-35-klm-tinggi-10-cm-jpg

BANJARMASIN, KP – Ambruknya kanopi sebuah bangunan di kawasan Pasar Kong terus mendapat sorotan. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menilai kejadian yang mengakibatkan jatuhnya tiga korban luka-luka ini akibat lemahnya penegakkan dan pengawasan Perda Nomor : 9 tahun 2012.

Padahal, banyak fasilitas publik di kota ini yang belum memenuhi persyaratan. Tidak terkecuali dalam memberikan kenyamanan dan menjaga keselamatan termasuk  untuk para penyandang cacat (Difabilitas).

“Menyikapi agar peristiwa ini tidak terulang kembali, Pemko wajib meningkatkan pengawasan terhadap seluruh fasilitas publik,’’ katanya.

Kepada KP, Rabu (7/12), Matnor Ali mengemukakan, untuk melindungi dan menjamin keselamatan orang yang berada pada objek vital dan fasilitas publik  wajib dipenuhi guna mencegah atau menghindari keadaaan darurat yang dapat mengakibatkan kerugian fisik pada bangunan maupun orang.

Ketentuan itu, kata anggota dewan dari Partai Golkar ini, sudah diatur dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor : 9 tahun 2012 tentang Pengamanan Objek Vital dan Fasilitas Publik, baik milik swasta atau pemerintah/BUMN.

Dijelaskannya, objek vital adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional seperti bandara, pelabuhan laut, gedung -gedung pemerintah, gedung-gedung bersejarah dan lain sejenisnya.

Sedangkan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti hotel, bank, plaza, pasar, mall, dan atau  tempat-tempat umum lainnya.

Pengamanan objek vital dan fasilitas publik, menurut Matnor Ali, dimaksudkan untuk menjaga objek vital dan fasilitas publik dapat berfungsi secara berkesinambungan dan dapat ditempati oleh setiap orang secara aman dan tertib.

Dikemukakannya, setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Banjarmasin wajib menyediakan fasilitas pengamanan.

Kewajiban itu, diantaranya, kewajiban berupa membuat dan menempelkan papan informasi didedekat pintu-pintu  masuk tentang larangan membawa senjata api, senjata tajam, bahan bahan yang dapat menimbulkan bahaya baik terhadap jiwa, harta benda, maupun peta lokasi gedung.

Selanjutnya, menyediakan pintu darurat atau tangga darurat, menyediakan peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran, memasang alarm emergency, menempatkan petugas security dan pemasangan CCTV hingga tangga darurat untuk memudahkan jalur evakuasi.

Menyinggung pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut, Matnor Ali mengatakan, masih lemah.

Padahal, pengawasan terhadap Perda ini harusnya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak Pemko Banjarmasin bersama instansi keamanan yang terkait lainnya, dibawah koordinasi kepala daerah dalam hal walikota.

“Bahkan dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu walikota selaku kepala daerah dapat membentuk tim pengawasan dan pengamanan secara terpadu,’’ ujarnya.

Dikemukakan, pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dijatuhkan sanksi administrasi kepada pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital  dan fasilitas publik di Kota Banjarmasin.

Sanksi diberikan yaitu mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin.

Sementara kepada setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan  fasilitas publik yang melanggar dan tidak memenuhi kewajiban terkait pemenuhan persyaratan fasilitas publik diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000. (nid/K-5)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua