• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Pelayanan Administrasi Kependudukan Kewajiban Pemerintah

SEKDA KOTABARU – H Said Akhmad. (KP/Andi)

Kotabaru, KP – Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Said Akhmad, menyusul dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Triwulan I tahun 2018, ahir pekan kemarin“ Kita pahami bersama bahwa, pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai yang strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 24 tahun 2013 pasal 1, tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain “. Beber Sekda.

Dikatakan lagi “ Data kependudukan juga menjadi dasar perencanaan pembangunan, juga kelengkapan tidak terpisahkan dari tiap individu dan bagian dari dokumentasi Negara, terutama dalam menentukan prioritas kebutuhan Masyarakat, sekaligus dalam kerangka mengakselerasi pencapaian visi Kabupaten Kotabaru.

Sekda berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terus melayani masyarakat secara optimal serta berbagai target kinerja yang di tetapkan dapat tercapai dengan baik.

Bersamaan itu, dia berpesan agar kiranya dapat mengikuti rapat ini dengan baik, saling bertukar pikiran, memberi masukan dan menjalin komunikasi dengan baik demi terciptanya administrasi kependudukan yang baik di Kabupaten Kotabaru.

“ Karena itu saya mengharapkan agar segala permasalahan yang akan dikemukakan dalam forum ini dapat bersama-sama kita bahas agar tidak terjadi kendala di kemudian hari dalam pelaksanaan di lapangan,” ujar Sekda. (hms/and/K-6)

Tag:
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua