• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Pemda Kapuas Bayar PJU Rp20 Juta/bulan

Komisi III DPRD Kapuas, saat menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya, di ruang Komisi III DPRD Kapuas, Senin (14/11).
Komisi III DPRD Kapuas, saat menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya, di ruang Komisi III DPRD Kapuas, Senin (14/11).

Kuala Kapuas, KP – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya Dinas PU Kapuas, Kabag Umum Setda Kapuas, Dispenda Kapuas dan PT PLN Kuala Kapuas, di ruang rapat Komisi III DPRD Kapuas, Senin (14/11) pagi.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kapuas Kunanto, berkaitan dengan pengutan pajak Penerangan Jalam Umum (PJU) sebesar 7 persen dari pemakai listrik di daerah setempat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kapuas Kunanto menjelaskan, bahwa RDP yang dilaksanakannya ini ingin mengetahui serta menyingkronkan data-data hasil daripada pungutan pajak PJU tersebut.

“Jadi berapa tagihan JPU dari PLN ke Pemda (Pemerintah Daerah), dan berapa sisa uang yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kapuas,’’ terang politisi Partai NasDem ini, kepada wartawan usai memimpin RDP.

Kata dia, dari hasil RDP itu pihaknya belum menerima data-data laporan terkait hal itu. Komisi III akan menjadwalkan ulang RDP selanjutnya untuk meminta data-data laporan tersebut.

“Kita minta waktu tiga hari untuk menyajikan data itu,’’ ucapnya.

Sementara itu, Kabag Umum Setda Kapuas Panahatan Sinaga mengatakan, jumlah PJU di Kabupaten Kapuas sebanyak 88 titik, yang tersebar di 15 kecamatan di daerah setempat.

Sedangkan dua kecamatan lagi, lanjut dia, yaitu Kecamatan Pasak Talawang dan Mandau Talawang belum ada PJU, karena belum ada listrik.

“Tapi kita berupaya bagaimana ini meningkatkan supaya penerangan jalan umum kita ini dapat terlaksana pada tahun 2017 mendatang dengan baik,” harapnya.

Untuk pembayaran PJU ke PT PLN sendiri, kata dia, kewajiban pemerintah daerah membayar bekisar Rp.20 juta/ bulan untuk seluruh titik PJU yang tersebar di 15 kecamatan tersebut.

“Tiap bulan berpreasi ada sekitar Rp.20 juta, bisa juga terkadang Rp.21 juta/bulan,’’ ujarnya.

Setelah itu, tambah dia, dari Rp.20 juta/ bulan itu, nantinya ada kewajiban PT PLN untuk penghasilan daerah pungutannya sebesar 7 persen yang akan diserahkan ke Kas Daerah.

“Ini diluar daripada pungutan bangunan kantor,’’ terang dia.(Al/K-8)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua