• Hari ini : Senin, 20 Agustus 2018

Pemilik Lahan Dipersilahkan Melalui Pengadilan

Maket rencana perluasan Bandara Syamsudin Noor. (google)

BANJARMASIN, KP – Lagi lagi soal lahan dalam perluasan /pengembangan Bandara Saymsuddin Noor, menjadi masalah, terutama bagi Iwan Sarjono yang lahannya seluas 12.105M2 dicaplok begitu saja pihak Angkasa Pura I Syamsuddin Noor, tanpa ada ganti rugi.

Menurut penansehat hukum Iwan Sarjono, DR H Fauzan Ramon SH MH, kepada awak media, beberapa hari lalu, lahan milik kliennya dicaplok begitu saja oleh Angkasa Pura Syamsuddin Noor.

“Pencaplokan tersebut berdasarkan catatan saya, dilakukan sekitar bulan Mei 2017, tanpa mendapatkan ganti rugi seperti lahan yang terkenan proyek pengambngan bandara tersebut,’’ ujar Fauzan, di Banjarmasin.

Lahan kliennya tersebut menurut Fauzan, terlettak di Desa Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru dengan SHM No.5048 atas nama Iwan Sardjono seluas 12.105 meter dikuasai secara sepihak oleh PT Angkasa Pura tanpa ganti rugi kepada pemilik sah atas tanah.

Padahal ada bukti konkrit, ungkap Fauzan, jika tanah kliennya memiliki sertifikat SHM dengan diterimanya kucuran pinjaman dengan nilai APHT yang dipasang sebesar Rp10 Miliar dari Bank Internasional Indonesia (BII) pada tahun 2014.

“Kami sudah dua kali melayangkan somasi untuk sesegeranya dapat mengosongkan atau memberikan ganti rugi pembebasan lahan dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat somasi dikirimkan,’’ beber Fauzan.
Namun sangat disesalkan Fauzan, hingga kini tidak ada itikad baik dari Angkasa Pura dalam hal ini General Manager Bandara Syamsudin Noor karena somasi tak pernah ditanggapi.

“Tindakan paksa berupa penyerobotan, pemasangan plang nama dan pemasangan patok di atas tanah milik klien kami tanpa seizin pemilik sah tanah merupakan tindakan pidana yang dapat dihukum penjara dan ganti rugi secara perdata,’’ tegas Fauzan.

Dihubungi terpisah, GM Bandara Syamsudin Noor Handy Heryudhitiawan tak menampik masih ada beberapa lahan yang belum selesai. Namun, lanjutnya, sebagaimana atauran dan kewenangan verifikasi dilaksanakan Tim P2T Pemkot Banjarbaru.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemkot karena tim ini yang melakukan verifikasi. Sekaligus juga kami mengajukan LO ke Kejakasaan Tinggi untuk tindak lanjutnya. Saat ini masih proses,’’ bebernya.

Mengapa harus ke Kejaksaan? Karena menurut Handy secara administrasi pihaknya sudah membayar uang pergantian lahan. Ada yang dibayarkan langsung ada juga yang dititpkan melalui kosignasi di pengadilan.

“Secara keseluruhan kami sudah membayarkannya. Bagi yang masih merasa dirugikan silahkan mengambil melalui pengadilan. Karena uang konsignasi sudah di sana,’’ tegasnya. (hid/K-4)

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua