• Hari ini : Minggu, 23 September 2018

Pemkab HST Ajukan KUA PPAS APBD P 2018

KIRI – Plt Bupati HST H A Chairansyah Wakil Ketua DPRD HST Tajuddin Saat Sidang Paripurna KUA PPAS APBD 2018. (KP/Ary)

Barabai, KP – Pemkab HST dalam hal ini selaku pihak Eksekutif secara resmi mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD HST selaku pihak Legislatif dalam sebuah Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD HST Senin (13/08).

Plt Bupati HST H A Chairansyah dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa seiring perjalanan pembangunan dalam tahun 2018 ini, ternyata banyak terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi serta kebijakan baik secara eksternal maupun internal.

Perubahan lingkungan tersebut harus cepat direspon, salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD, khususnya terkait dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan pembangunan di banua ini,” tambahnya.

Tentunya sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundangan, sebelum melakukan perubahan pada APBD TA 2018, maka perlu didahului dengan melakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan mendasari penyusunan perubahan APBD tersebut, ujarnya.

Beberapa asumsi maupun proyeksi yang mengalami perubahan selama perjalanan pelaksanaan APBD TA.2018 yang tidak sesuai lagi dengan Kebijakan Umum APBD terdahulu terutama asumsi dan proyeksi kerangka pendanaan pembangunan atau kemampuan fiskal daerah.   oleh karena itu perlu kita sesuaikan lagi asumsi-asumsi maupun proyeksi tersebut sehingga kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kita laksanakan pada tahun 2018 ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi serta terkendali.

Secara garis besar, asumsi maupun proyeksi yang mengalami perubahan dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD meliputi 3 aspek yaitu menyangkut perubahan pada  kebijakan umum pendapatan, perubahan pada kebijakan umum belanja dan perubahan pada kebijakan umum pembiayaan.

Hal mendasar dari perubahan kebijakan dalam menyusun perubahan APBD TA. 2018 adalah tidak tercapainya asumsi pendapatan dan asumsi penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk belanja.

Terjadinya perubahan pada pendapatan daerah adalah karena adanya beberapa target pada APBD TA. 2018 yang perlu kita koreksi.  secara umum bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 diperkirakan target pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami penurunan.

Pada proyeksi awal pendapatan daerah dalam APBD TA. 2018 kita targetkan sebesar Rp 1,198 trilyun, akan berkurang menjadi Rp 1,159 trilyun,  mengalami penurunan sebesar Rp 39,26 milyar atau turun 3,28 %.  Perubahan proyeksi pendapatan daerah tersebut terjadi karena berubahnya proyeksi target PAD dan proyeksi target lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Proyeksi target PAD mengalami pengurangan sebesar Rp 55,3 milyar dari target pada APBD TA. 2018. Semula proyeksi target PAD adalah sebesar Rp 157,08 milyar diturunkan menjadi  Rp 101,69 milyar.  Penurunan tersebut diproyeksikan berasal dari pos pajak daerah  sebesar Rp 851 juta, penerimaan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4,63 milyar dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 50,53 milyar.

Dari 4 pos penerimaan PAD, maka hanya pos retribusi daerah yang diperkirakan terjadi peningkatan pendapatan sampai akhir tahun dengan perkiraan akan bertambah Rp 637 juta dari target yang dipasang pada awal tahun. Pendapatan dari dana perimbangan kita proyeksikan masih sama dengan APBD murni mengingat kebijakan pemerintah pusat yang tidak melakukan perubahan terhadap APBN.

Kebijakan pemerintah ini justru perlu kita waspadai, ketika asumsi APBN sampai akhir tahun tidak sesuai atau di bawah target maka akan sangat berpengaruh terhadap realisasi transfer dana perimbangan ke daerah seperti yang pernah terjadi pada tahun 2017, tetapi ketika asumsi APBN melebihi target, maka daerah tidak akan bisa menikmati akibat alokasi APBN yang tidak berubah.

Perubahan asumsi pendapatan juga dilakukan pada proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula ditargetkan pada APBD TA. 2018 sebesar Rp 232,83 milyar, naik menjadi Rp 248,96 milyar, atau bertambah Rp 16,12 milyar.

Kenaikan ini pada dasarnya lebih bersifat sebagai pencatatan pada APBD, mengingat bahwa kenaikan ini berasal dari pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, sesuai juknis tahun ini penerimaan BOS di rekening sekolah dicatat pada APBD sebagai pendapatan hibah dari Provinsi Kalsel, kita mendapat alokasi BOS sebesar Rp 25,708 milyar yang langsung ditransfer pemerintah provinsi ke rekening sekolah.

Dengan demikian pendapatan hibah yang semula pada APBD TA. 2018 sebesar Rp 1,6 milyar dari hibah luar negeri untuk irigasi, maka pada perubahan APBD akan menjadi Rp 27,9 milyar, pos penerimaan lain pada lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah bagi hasil pajak provinsi.  semula pada APBD TA. 2018 ditargetkan sebesar Rp 83,89 milyar maka perlu kita koreksi berupa penurunan sebesar Rp 9,58 milyar sehingga menjadi hanya sebesar Rp 74,39 milyar, hal ini dilakukan  setelah kita melihat realisasi transfer sampai bulan juli ini.

Disamping pendapatan daerah, maka kemampuan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh penerimaan pembiayaan.  seperti halnya asumsi pendapatan daerah yang perlu kita sesuaikan, maka target penerimaan pembiayaan juga perlu dilakukan penyesuaian, semula target penerimaan pembiayaan pada APBD TA. 2018 adalah sebesar Rp 364,18 milyar, maka pada perubahan APBD kita koreksi hanya menjadi Rp 1,06 milyar, turun Rp 363,12 milyar.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang lebih bersifat penurunan, maka kebijakan umum belanja daerah mau tidak mau harus kita sesuaikan.

Proyeksi awal belanja daerah pada APBD TA. 2018 adalah sebesar Rp 1,55 trilyun, maka sesuai dengan perubahan proyeksi kemampuan keuangan daerah yang baru, kebutuhan akan belanja harus diturunkan. Dengan melihat kemamupan keuangan daerah yang baru, maka belanja daerah hanya mampu maksimal sebesar Rp 1,16 trilyun atau berkurang Rp 392,39 milyar atau terjadi penurunan kemampuan belanja daerah lebih dari 25 %. Oleh karena itu kita perlu melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja.

Dampak terbesar dari terjadinya asumsi penurunan kemampuan keuangan daerah adalah pada sisi belanja langsung atau belanja program dan kegiatan, kita mencoba untuk mengefisienkan belanja tidak langsung.

Perubahan proyeksi belanja diatas, belanja tidak langsung diproyeksikan mengalami perubahan yaitu berkurang  sebesar Rp 5,69 milyar, pada APBD TA. 2018 pagu belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 683,89 milyar, turun menjadi Rp 678,19 milyar atau berkurang 0,83 %, penurunan tersebut terjadi pada belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga, Sementara belanja transfer kepada pemerintah desa akan terjadi kenaikan pagu.

Pada belanja pegawai, kita mencoba melakukan hitung ulang atas kebutuhan belanja gaji dan tunjangan serta pergeseran anggaran antar SKPD. Pada belanja hibah dan bansos serta belanja tidak terduga kita coba lakukan efisiensi dan hitung ulang serta  penangguhan bantuan.

Penambahan pagu anggaran pada belanja tidak langsung terjadi pada pagu dana transfer ke desa karena adanya kurang salur bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun  2017.

Disamping belanja tidak langsung, belanja langsung juga diproyeksikan mengalami perubahan dari pagu awal pada APBD TA. 2018 sebesar Rp 868,62 milyar berkurang sebesar Rp 386,69 milyar menjadi hanya sebesar Rp 481,93 milyar atau turun 44,52 %. Kebijakan perubahan belanja langsung adalah rasionalisasi pagu maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Secara garis besar ada beberapa program dan kegiatan yang harus kita tunda pelaksanaannya dan ada beberapa program dan kegiatan yang kita kurangi pagu belanjanya.

Namun demikian dalam perubahan APBD ini kita juga menampung perubahan karena ,adanya beberapa kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi, adanya tambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran  2018, adanya beberapa program dan kegiatan yang memerlukan  tambahan plafon anggaran, adanya beberapa program dan kegiatan yang mengalami pengurangan plafon anggaran, adanya beberapa program dan kegiatan yang mengalami pergeseran pada obyek belanja maupun rincian obyek belanja.Adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Dengan terjadinya penurunan kemampuan pembangunan tahun ini, kita berharap tetap terjadi  peningkatan pencapaian efektifitas anggaran maupun peningkatan  pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara ini  lebih dititik beratkan pada upaya untuk memperlancar kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya yang dalam perjalanan waktu, pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan baik pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, maupun penambahan plafon anggaran.

Dengan adanya perubahan ini diharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. sedang untuk kegiatan-kegiatan baru, kebijakan belanja daerah hanya diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memang sangat mendesak dan wajib untuk dianggarkan. Dari 37 SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten, maka semua SKPD pagu anggaran belanja langsungnya berkurang.

Pada sisi kebijakan umum pembiayaan juga mengalami perubahan. seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa terjadi  perubahan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dari proyeksi awal sebesar Rp 364,18 milyar turun menjadi Rp 1,06 milyar, berkurang Rp 363,12 milyar atau turun 99,71 %.  Penurunan proyeksi penerimaan pembiayaan berasal dari penurunan  Silpa tahun sebelumnya dan pembatalan penerimaan penyertaan modal pada Bank Kalsel.  Setelah hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan TA. 2017, diketahui bahwa Silpa TA. 2017 hanya berjumlah Rp 1,06 milyar. sementara kita pada APBD TA. 2018 diproyeksikan Silpa sebesar Rp 308,68 milyar.  jadi ada selisih yang harus kita koreksi yaitu sebesar Rp 307,62 milyar.

Begitu pula dengan rencana untuk menarik penyertaan modal kita pada Bank Kalsel sebesar Rp 55,5 milyar, kita batalkan mengingat secara peraturan perundangan tidak memungkinkan dan penyertaan modal ini juga menjadi penyumbang PAD kita.

Berkurangnya penerimaan pembiayaan mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan pendanaan pembangunan. dengan demikian maka perlu dilakukan langkah-langkah, salah satunya adalah dengan mengurangi defisit anggaran. Pada APBD TA. 2018 proyeksi defisit anggaran adalah sebesar Rp 354,18 milyar, maka ditekan maksimal hanya menjadi Rp 1,06 milyar.  Dengan demikian defisit anggaran akan ditekan dari sebelumnya sebesar 22,81 % menjadi 0,09 % dari proyeksi belanja daerah.

Dengan berkurangnya kemampuan keuangan daerah, maka perlu juga dilakukan penyesuaian pada kebijakan pengeluaran pembiayaan.  pada kebijakan APBD TA. 2018 pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk melakukan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD sebesar Rp 10 milyar.  penyesuaian tersebut dilakukan dengan menangguhkan rencana penyertaan modal kepada BUMD sehingga pagu penyertaan modal menjadi nihil.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, maka tersedia anggaran pembiayaan netto yang bisa digunakan untuk menutupi defisit anggaran.  pada APBD TA. 2018 diproyeksikan pembiayaan netto sama besarnya dengan defisit anggaran yaitu sebesar Rp 354,18 milyar, sehingga Silpa tahun berjalan nihil. pada  rancangan kebijakan umum perubahan APBD ini juga kita rancang bahwa pembiayaan netto yang ada sebesar Rp 1,06 milyar untuk dapat menutup seluruh defisit anggaran yang terjadi setelah perubahan sehingga silpa tahun berjalan ta. 2018 juga tetap nihil. (adv/ary/K-6)

 

 

Tag:
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua