• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Pemkab Pulang Pisau Gelar Rakor PANHAM, Peduli HAM dan Aksi HAM

Rapat Koordinasi Panham, Peduli HAM, Aksi HAM dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, di aula Bappeda

PULANG PISAU, Pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PANHM, Pedli HAM, Aksi HAM dan Sosialisasi Perundang-Undangan, Kamis di Aula Bappedalitbang. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Pulang Pisau yang diwakili Asissten Bidang Pemerintahan, Susilo I Tamin, perwakilan dari PN Kuala Kapuas kelas II, Wakapolres Pulang Pisau, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Pejabat dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kabag Hukum Sekda Pulang Pisau, Kepala SOPD, Camat, kepala desa/lurah dan Damang.

Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Pulpis, Susilo I Tamin dalam membacakan sambutan Bupati Pulang Pisau H. Edy Pratowo menyampaikan, Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan.

Dalam menjalankan hak dan kebebasan kata Susilo, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

” Tugas penghormatan, emajuan, pemenuhan dan perlindungan dan penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan juga diperlukan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 100 UU Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang rencana aksi nasional HAM Indonesia tahun 2015 – 2019, terang Susilo

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah kata Susilo, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu pemerintah pusat dalam hal melakukan penyebaran informasi, yang salah satunya mlalui plaksanaan kegiatan Rakor PANHAM, Peduli HAM, Aksi HAM dan Sosialisasi perundang-undangan.

RANHAM sesungguhnya merupakan suatu dokumen yang selalu berkembang ( Living dokumen) yang dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi dan permasalahan yang ada pada masing-masing daerah. RANHAM sendiri bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM.

” RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM, baik di pusat maupun di daerah dengan memperhatikan aspek pruralisme dan multikulturalme. , oleh karena itu mandat pelaksanaan RANHAM harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua pihak penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, ” pungkasnya (sgt/k-8)

Tag:
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua