• Hari ini : Selasa, 16 Oktober 2018

Pemkab Siapkan 15 Raperda Tahun 2017

Bupati Pulpis H. Edy Pratowo melakukan peninjauan proyek jalan di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir beberapa waktu lalu.
Bupati Pulpis H. Edy Pratowo melakukan peninjauan proyek jalan di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir beberapa waktu lalu.

Pulang Pisau, KP – Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau Afiadin Husni melalui Kepala Bagian (Kabah) Hukum Sekretariat Daerah Supriyadi mengatakan, Pemerintah Daerah Pulang Pisau telah menyusun program pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dilingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017.

Adapun raperda tersebut diantaranya :

1) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten, 
2) pengelolaan persampahan dan kebersihan,
3) ketertiban umum,
4) kawasan tanpa rokok,
5) urusan pemerintahan daerah,
6) penertiban tanah,
7) pemekaran wilayah kecamatan desa.
8) pembentukan penghapusan dan penggabungan desa menjadi kelurahan,
9) pengelolaan barang milik daerah,
10) perubahan atas perturan daerah kabupaten pulang pisau nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum,
11) perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten pulang pisau nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha,
12) perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten pulang pisau nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
13) laporan perhitungan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, 14) anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2017 dan 15) anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018.

“Ini merupakan lanjutan prolegda tahun 2016. Dan susunan program pembentukan peraturan daerah dilingkungan pemerintah kabupaten pulang pisau tahun 2017,’’ ujar Supriyadi.

Dikatakan Supriyadi, untuk raperda yang disampaikan kepada DPRD untuk segera dibahas terkait perubahan atas perda nomor 9 tahun 2011 itu berkaitan dengan pencabutan tarif retribusi jasa umum untuk pembuatan KTP dan KK (gratis) dan sekaligus mengevaluasi kemungkinan ada potensi baru untuk dijadikan obyek retribusi jasa umum.

Sedangkan, lanjut Supriyadi, terkait dengan perubahan atas perda nomor 10 tahun 2011 yakni dengan adanya budidaya sengon dan blangiran yang dikelola oleh pemerintah daeraha, maka perlu ditambahkan sebagai obyek retribusi jasa usaha guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai akuntabilitas PAD.

Lebih lanjut diungkapkan, berkaitan dengan perda nomor 11 tahun 2011 juga sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 188.34-5317 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan perda Kabupaten Pulang Pisau nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. (sgt/K-8)

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua