• Hari ini : Sabtu, 21 Juli 2018

Pemko Perbarui Kontrak Lahan Parkir

PARKIR LIAR - Sejumlah pemakai jalan dikawasan Jalan DI Panjaitan mengeluhkan parkir liar dibelakang kantor Polda Kalsel dan eks PU Kalsel karena pemilik mobil memarkir semaunya dengan dua baris mobil hingga atas jembatan sehingga bahu jalan semakin sempit, ditunggu eksen Kadishub Kota Banjarmasin yang baru. (KP/Hifni)
PARKIR LIAR – Sejumlah pemakai jalan dikawasan Jalan DI Panjaitan mengeluhkan parkir liar dibelakang kantor Polda Kalsel dan eks PU Kalsel karena pemilik mobil memarkir semaunya dengan dua baris mobil hingga atas jembatan sehingga bahu jalan semakin sempit, ditunggu eksen Kadishub Kota Banjarmasin yang baru. (KP/Hifni)

Banjarmasin, KP – Pemko Banjarmasin 2017 akan melakukan pembaharuan izin kontrak parkir yang kini sudah tercatat 230 titik lokasi lahan. Pembaharuan ini dilakukan karena banyaknya nama pemilik lahan parkir tidak sesuai dengan nama yang tercantum pada surat kontrak.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Drs H Ikhwan Noor Chalik mengatakan, wajar saja nama dalam kontrak tidak sesuai dengan nama pemiliknya, karena selama ini lahan parkir yang dikelola masyarakat biasa dijual belikan.

“Maka dari itu, kami Dishub menyikapi hal itu agar surat menyurat kontrak lahan parkir sesuai dengan nama pengelolanya, tidak lama lagi akan kami lakukan pembaharuan. Ini diharapkan jual beli lahan parkir tidak terus menerus terjadi yanpa sepengetahuan Dishub,’’ bebernya kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan kepada sejumlah pengelola parkir di Aula BKD Kota Banjarmasin beberapa hari lalu.

Mantan Kasat Pol PP Kota Banjarmasin ini menambahkan, diketahuinya sering gonta ganti pemilik lahan parkir ini disebabkan karena merupakan bisnis yang menguntungkan. Bagaimana tidak, hanya dengan beberapa meter lahan parkir saja mampu terjual puluhan bahkan hingga ratusan juta.

“Saya tahu jual beli lahan parkir itu hingga mencapai ratusan juta, maka dari itu mereka (pemilik lahan) berbisnis dengan menjual lahan parkir. Dengan itu, Dishub akan bertindak tegas apabila kedapatan menjual tanpa sepengathuan kami, maka izin kontrak parkir akan kami cabut,’’ tuturnya.

Ia mengatakan, selain kebijakan masalah jual beli para pengelola juga diminta menanandatangani surat pernyataan tidak menarik tarif diluar Prda nomor 2 tahun 2015 yang mencantumkan tarif parkir roda dua Rp2000 dan roda empat Rp3000. (vin/K-5)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua