• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

Pemprov Ancam Cabut Izin PT Conch

Kepala BPTSP Kalsel, Syamsir Rahman, saat memberikan materi dalam rapat koordinasi dan anev penegakan Perda No.3/2012.
Kepala BPTSP Kalsel, Syamsir Rahman, saat memberikan materi dalam rapat koordinasi dan anev penegakan Perda No.3/2012.

Banjarmasin, KP – PT Conch salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuat semen ini disebut-sebut nakal.

Terutama, dalam hal yang berkaitan dengan beberapa perizinan. Oleh karena itu, Pemprov Kalsel melalui Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), mengancam akan mencabut izin penggunaan batubara perusahaan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan kenapa pemprov mengancam akan mencabut izin penggunaan batubara itu.

Menurut Kepala BPTSP Kalsel, Syamsir Rahman, perusahaan tersebut menerima kiriman batubara dari truk pengangkut yang tidak berizin. Dikatakan Syamsir, pihaknya hanya mengeluarkan izin angkutan batubara yang mengantar ke PT Conch sebanyak 6 perusahaan.

Yaitu CV Jaya Persada mendapatkan izin angkut dari perbatasan Kalsel-Kalteng menuju Tanjung.

Atau sepanjang 32 kilometer dengan armada 20 unit. Kemudian PT Ciracap Sumber Prima dari Desa Bongkang ke PT Conch sebanyak 25 unit armada dengan panjang angkutan 3,5 kilometer.

Berikutnya, ada 15 unit armada dari CV Kapuas Trans Bara yang mendapatkan izin pengangkutan dari Pasar Panas menuju PT Conch atau sepanjang 53,9 kilometer.

PT Kalinapu Barito Timur mendapatkan jatah 20 unit armada pengangkutan dari perbatasan menuju PT Conch atau sepanjang 53,9 kilometer.

PT Batu Gunung Haruyan juga mendapatkan izin angkutan sepanjang 53,9 kilometer dari perbatasan menuju PT Conch dengan jumlah armada 20 unit. Dan yang terakhir PT Bara Energy kalimantan yang mengantar dari Balangan menuju PT Conch sepanjang 60 kilometer dengan 20 unit.

“Dari semua yang diberi izin ini, cuma satu perusahaan yang memasok barang ke PT Conch. Sedangkan sisanya, kiriman dari Kabupaten Banjar, Tapin, HST dan HSS tidak pernah kami berikan dispensasi. Berarti, kiriman yang lain itu angkutan yang melanggar Perda No.3 tahun 2012,’’ jelas Syamsir, pada Rapat Koordinasi dan Anev penegakan hukum Perda Provinsi Kalsel Nomor 3 tahun 2012, Kamis (13/10).

Syamsir berencana akan memanggil PT Conch dalam waktu dekat. Sebab, menurutnya, batubara yang digunakan patut dipertanyakan. Karena pengangkutannya menggunakan truck tidak berizin melintas di jalan negara.

“Bisa saja dicabut ijin penggunaan batubaranya kalau tidak yang diperuntukannya, nanti kita evaluasi, akan kita panggil,’’ tegasnya.

Pelanggaran angkutan di PT Conch menjadi bukti masih banyaknya pengangkutan pertambangan dan perkebunan yang nakal.

Total hingga bulan Agustus tadi, pelanggaran terhadap Perda 3/2012 sudah mencapai 138 pelanggaran.

Meliputi 116 angkutan tambang dan 22 dari angkutan perkebunan.

Jika dibandingkan pelanggaran tahun 2015 lalu, total angkutan tambang dan perkebunan yang ditindak karena melanggar Perda hanya sejumlah 70 pelangaran.

Ringannya tuntutan hukuman, membuat tak berjalan maksimalnya Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini. Belum lagi ada permainan dari oknum yang memanfaatkan keuntungan pribadi, terhadap angkutan pertambangan dan perkebunan.

Padahal, dalam Perda di Pasal 9 Ayat (1) secara jelas menyebutkan, setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.

Namun, hingga saat ini tak pernah terdengar tuntutan tersebut. Selain, ringannya tuntutan bagi pelanggar Perda ini, aparat Kepolisian mengakui, tak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan. Alasannya, kesibukan aparat sendiri dan tim terpadu lain seperti Dinas Perhubungan, TNI, dan pihak terkait lainnya.

Jumlah tim terpadu sendiri ada 66 personil, terdiri dari 10 Ditlantas, 10 orang dari Dishubkominfo, dua orang dari Korem, dua orang dari Den Pom dan 2 orang dari masing-masing instansi Dishub Kab/Kota, Satlantas, Kodim Kab/Kota yang jumlahnya 42 orang.

Wakil Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Kalsel, AKBP Pepen Supena, intensitas pengawasan Perda ini dilakukan dalam satu bulan hanya 2 sampai 3 kali.

“Sangat sulit dilakukan tiap hari dalam satu bulan, personil tim terpadu ada pekerjaan dan tugas lain, penegakan hanya sebagai tugas tambahan dari tugas utama pekerjaan,’’ kata Pepen.

Belum lagi kendala yang datang dari beberapa kendaraan operasional yang saat ini sudah mulai “batuk-batuk”.

Selain itu, beberapa pos pantau di titik pengawasan kondisinya juga sudah mengkhawatirkan.

“Banyak pos yang kurang refresentatif karena kotor, bahkan rumput-rumput liar mulai tinggi. Kemungkinan hal ini akibat kurang difungsikan,’’ tukasnya.

Pepen menilai, kemauan yang keras dari pemerintah Kab/Kota untuk menerapkan Perda ini belum terlihat maksimal. Padahal sebutnya, daerah lah yang lebih mengetahui situasi di lapangan.

Hanya Kabupatan Tabalong yang aktif tim terpadunya, daerah lain belum terlihat.

“Mereka seperti menunggu tim terpadu dari pemerintah provinsi, padahal Perda untuk semua daerah di Kalsel. Harusnya profesional dan tak perlu menunggu dan dorongan dari provinsi. Berbicara tindakan ketika ditemukan pelanggaran, ia juga menyebut, belum ada keseragaman. Seperti dalam penyitaan barang bukti dan perlakuan terhadap ranmor yang telah ditindak. Saat ini, ada yang disita hanya surat-surat para sopir, sedangkan angkutan mereka tetap jalan. Adapula yang disuruh balik kanan. Menurutnya, tempat penyimpanan barang bukti yang menjadi salah satu kendala. Pasalnya, ketika dilakukan penyitaan, tempatnya pun terbatas. Ini menjadi resiko lagi bagi aparat.”

“Tindakan ini yang perlu penegasan. Saat ini hanya surat-surat mereka saja disita. Sedangkan tuntutan hukuman pelanggar Perda, datang dari pengadilan,’’ tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalsel, Sufian AH mengakui, pelanggaran Perda Nomor 3 tahun 2012 ini masih terjadi, karena minimnya jumlah petugas di lapangan.

Selain itu, koordinasi antar anggota tim terpadu juga masih belum begitu solid.

Bahkan menurut Sufian, masih ada beberapa daerah yang menganggap pengawasan penerapan perda ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi semata.

Padahal, pelanggaran Perda ini justru terjadi di wilayah kabupaten khususnya daerah penghasil batubara dan perkebunan sawit.

Tahun ini, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp2,4 miliar untuk operasional tim terpadu, untuk pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang dan perkebunan.

Bahkan, setiap bulannya sedikitnya diperlukan dana sekitar Rp179 juta untuk operasional tim terpadu, terdiri dari sekitar Rp142 juta untuk honor petugas dan hampir Rp39 juta untuk pembelian bahan bakar.

“Tahun depan karena semakin ramai lagi pertambangan, anggaran kami rencanakan akan ditambah,’’ ujar Sufian. (mns/K-2)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua