• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Penahanan Terdakwa Irhami Ditangguhkan

Saksi, dr Wiwid Spd
Saksi, dr Wiwid Spd

BANJARMASIN, KP – Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin yang dipimpin hakim ketua, Affandi mengabulkan permohonan terdakwa DR H Irhami Ridjani Msi untuk menjalani penangguhan penahanan.

Dikabulkan permohonan tersebut setelah majelis hakim mendengar kesaksikan dr Wiwid Cahayawati SPd.

Menurut dokter tersebut terdakwa saat ini masih menjalani perawatan akibat sakit pada liver atau hati yang ditumbuhi benjolan.

Terdakwa sendiri sewaktu dipenyidikan juga dilakukan pembantaran karena sakitnya tersebut.

Alasan majelis mengabulkan permohonan penangguhan tersebut karena rasa kemanusiaan.

Tim penasihat hukum terdakwa, HM Sabri Noor Herman SH MH dan kawan kawan menyambut baik penetapan majelis yang menangguhkan klienya, yang memang dalam keadaan sakit.

“Memang beliau dalam keadaan sakit dan saat inipun masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta,’’ kata Sabri kepada awak media, usai sidang, Selasa (30/9).

Dikriminalisasi
Sementara itu ketika menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU, Sabri menyebutkan bahwa kliennya telah dilakukan kriminalisasi, karena dalam perkara ini masuk ranah hukum perdata, bukannya ranah pidana.

Selain itu, ia menilai dakwaan yang diajukan JPU, kabur dan tidak menuhi syarat materiil, yakni dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sebagai konsekuensi yuridis sesuai pasal 143 KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Terdakwa dituding melakukan penyalahgunaan wewenang menggunakan jabatanya sebagai Bupati Kotabaru, perbuatan terdakwa  sebagaimana pada pasal 12 huruf e UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana perubahan pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Kotabaru terkait ijin kelistrikan yang diajukan PT ITP, sebuah perusahaan semen.

Atau kedua melanggar pasal 12 huruf G undang undang yang sama yakni soal utang piutang
Yang bersangkutan dengan kekuasaannya sebagai Bupati Kotabaru, tidak memberikan ijin kelistrikan yang diajukan PT ITP, terkecuali mau membayar uang sebesar Rp17,8 miliar sebagai gantu rugi lahan yang diakui milik terdakwa, seluas 35 Ha di lokasi Tarjun Kotabaru dengan harga Rp50.000/meter persegi.

Terdakwa menurut JPU akan menbolduzer lahan tersebut serta memagarinya bila tidak dibayar.

Akibatnya menurut JPU, pihak perusahaan semen tersebut terpaksa memenuhi permintaan terdakwa untuk mebayar ganti rugi yang dilakukan secara bertahap. (hid/K-4)

Tag:,
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua