• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Urusan Wajib Pemda

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise (tengah) saat menghadiri pembukaan Rakornas gugus tugas penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2018 di Palangka Raya. (ist)

PALANGKA RAYA, KP — Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pemberdayaan dan Perlidungan Anak Prof.DR.Yohana S Yambie pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berlangsung di Palangka Raya, Kalteng sebegai tuan rumah, Rabu (11/10). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sampai hari Sabtu (13/10) diikuti Gugus Tugas PPTPO se tanah air.

Menteri menyatakan selama ini pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang masih belum mendapat perhatian dari semua elemen (staholder) pemangku kepentingan, bahkan dananya sangat terbatas. Ia menilai perdagangan orang merupakan kejahatan yang luar biasa, namun pelakunya masih belum mendapat hukuman setimpal, guna mengurangi efek jera.

Dampak belum tertanganinya secara serius tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maslah tersebut kini kan meningkat, yang melibatkan mafia dan jaringan internasional, sehingga jadi beban negara yang sulit ditangani dan dipahami.

Diakui Meteri sedikitnya lima (5) wilayah di Indonesia yang banyak menjadi korban perdagangan orang, diantaranya Jawa Tengah, dan NTT daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, sehingga keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam upaya menekan tindak pidana perdagangan orang dimaksud.

Korban utama perdagangan orang menurut dia, adalah kaum perempuan dan anak-anak, padahal di tangan kaum perempuan dan anak inilah masa depan bangsa dan negara. Sebab dari perempuan lahir anak-anak keturunan mendatang, dan anak-anak lah menjadi harapan bangsa berikutnya.

Menteri juga menyinggung korban bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala beberapa waktu lalu, bahkan memperkirakan 5.000 orang hilang ditelan bumi di wilayah terdampak parah. Dari jumlah itu ia meyakini korban terbanyak kaum perempuan dan anak, ‘Indonesia sangat rugi kehilangan banyak perempuan dan anak’, imbuhnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismael yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan menyambut baik dan sangat berterimakasih kepada Pemerintah Pusat yang mempercayakan Kalteng sebagai tuan rumah. Diharapkan kegiatan serupa tingkat nasional selalu digelar di Kalteng.

Paslanya Kalteng daerah yang aman dan damai, bahkan kapan perlu tiap hotel menyediakan sepeda santai digunakan tamu berolahraga tiap pagi, sebab Kota Palangka Raya sangat layak anak dan perempuan, bahkan bagi tamu untuk bersantai ria, tak ada kemacetan di jalanan. Menurut Wagub Kalteng siap menjadi Pusat Kota Pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan inikota negara tetap di Jakarta.

Terkait pencegahan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ditegaskan, Pemerintah Daerah memberi perhatian khusus, dan telah menjadi program visi-misi Kalteng Berkah, meski demikian diharapkan Pemerintah Kabupaten dan Kota juga ikut memberikan suport yang sama.

Rakor Gugus Tugas Pencegahan, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri bertujuan memperkuat lini terdepan program yang telah dicanangkan terkait hal itu, dengan cara mencari solusi, akar masalah perdagangan orang, sekaligus mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan selama ini.(drt/k-8).

 

Tag:
loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua