• Hari ini : Rabu, 18 Juli 2018

Penegakan Perda KTR `Panas-Panas Tahi Ayam’

a-tanpa

BANJARMASIN, KP – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kembali mendapat sorotan. Karena dalam pelaksanaanya dinilai hanya sekedar ‘panas-panas tahi ayam’.

“Terbukti sejak Perda itu diterbitkan, jarang sekali pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan operasi atau razia dalam rangka menegakan aturan tersebut,’’ kata anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Abdurrasyid Ridha SE.

Kepada KP, Selasa (2/8), ia beranggapan, sejak Perda KTR diterbitkan hanya  beberapa kali Satpol-PP menggelar razia. Terakhir ketika Satpol PP menjaring sejumlah warga yang kedapatan merokok di tempat pelayanan kesehatan, seperti RSUD Ulin dan RS Ansyari Saleh beberapa waktu lalu.

Kendati, lanjutnya, dalam operasi yang digelar ini sempat mendapat sorotan dari sejumlah kalangan lantaran petugas Satpol-PP dalam menegakan Perda tersebut terkesan agak berlebihan.

Lebih jauh anggota dewan dari F-PPP ini menilai, terkait penegakan Perda KTR pihak Pemko Banjarmasin tampaknya masih belum siap. Karena hampir semua kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok belum ada disediakan tempat  khusus untuk merokok, sebagaimana telah diamanatkan dalam Perda Nomor : 7 tahun 2013 tersebut.

Dikemukakan, dalam pasal 9 Perda No : 7 tahun 2013 disebutkan, meski tidak menjadi sebuah keharusan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

“Sementara Kawasan Tanpa Rokok saat ini saya melihat belum banyak menyediakan tempat khusus untuk merokok,’’ ujarnya.

Disebutkan, kawasan tanpa rokok meliputi tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak, tempat kerja, angkutan umum dan tempat lainnya yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Hal senada dikemukakan anggota komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, SE.  Meski menyatakan menyambut baik diberlakukakkanya Perda  No : 7 tahun 2013, namun ia juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan perangkat hukum  tu jangan sampai berujung mengkriminalisasi perokok.

Menurutnya, merokok adalah hak azasi seseorang yang harus dihormati, sebaliknya jika ada kawasan yang dilarang merokok, maka sesuai amanat dari Perda seyogianya harus ada menyediakan ruang khusus untuk merokok.

Dijelaskan, tujuan penetapan sejumlah kawasan tanpa rokok pertama adalah yaitu untuk memberikan perlindungan efektif akan bahaya paparan asap rokok bagi orang lain (bukan perokok-red).

Hal lebih penting, menurut Matnor Ali, yaitu memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. (nid/K-5)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua