• Hari ini : Senin, 11 Desember 2017

Pengadaan Barang/Jasa Harus Bersih

Guru Khalil saat mengadiri Ekspose Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Martapura, KP – Ekspose Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Pemkab Banjar bersama Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), digelar di ruang kerja bupati, kemarin.

Pertemuan ini bertujuan membahas analisis manajemen resiko pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banjar.

Ekspose ini dihadiri Bupati KH Khalilurrahman, Sekdakab Ir Nasrunsyah, Asisten II, I Gusti Nyoman Yudiana, Mentor Booz Allen Hamilton/MCA Indonesia Sri Hanizar, Kabag Infrastruktur dan ULP Muhammad Ikhsan.

Pemkab Banjar dibawah kepemimpinan Khalilurrahman mengharuskan peningkatan profesionalisme dari setiap aspek tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem pengadaan merupakan hal vital dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, digelar ekspose tersebut bersama MCAI-LKPP.

Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP-RI), anggaran belanja Negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa mencapai 35-40 persen dari APBN/APBD.

Besarnya jumlah anggaran dan intensitas pengadaan yang sering dilakukan berdampak pada besarnya potensi resiko penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Kegiatan ini berhasil mengindentifikasi 38 risiko pengadaan barang/jasa yang disajikan dalam risk register dibagi dalam 4 area kegiatan pengadaan barang jasa, yaitu perencanaan persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pasca pemilihan penyedia.

Sejalan dengan itu, dalam PP 60/2008 tentang SPIP pasal 13 ayat (1) menyatakan, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko.

Untuk itulah Bagian Infrastruktur dan Unit Layanan Pengadaan yang menjadi institusi permanen pelaksana pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banjar melaksanankan analisis manajeman resiko pengadaan barang/jasa secara umum di Pemkab Banjar.

Mentor Booz Allen Hamilton/MCA Indonesia Sri Hanizar mengatakan, betapa pentingnya manajemen resiko bila ada permasalahan, kendala-kendala dihadapi jadi bisa terselesaikan, bisa smooth hasilnya dengan dukungan pemangku lebih tinggi.

“Untuk itu diperlukan rencana penanganan resiko dengan cara menurunkan dampak risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan strategi kombinasi dari keduanya,’’ tandasnya.

Sudah saatnya, sambungnya, sekarang bekerja profesional, jadi bukan lagi di intimidasi, intervensi. Suatu lembaga harus independen untuk menghasilkan buah karya dari uang negara. (wan/K-5)

%d blogger menyukai ini: