Penggunaan APBD TA 2016 Dipertanggungjawabkan Bupati

ditulis pada 3 Juli 2017
Bupati Balangan H Ansharuddin saat menyampaikan sambutan pertanggungjawabannya terhadap APBD TA 2016 dalam rapat paripurna DPRD Balangan, belum lama tadi.

Bupati Balangan H Ansharuddin saat menyampaikan sambutan pertanggungjawabannya terhadap APBD TA 2016 dalam rapat paripurna DPRD Balangan, belum lama tadi.

Paringin, KP – Sebagai bentuk pertanggungjawaban Publik terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ( APBD ) TA 2016 kepada rakyat, Bupati Balangan H Ansharuddin menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA  2016 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Syabiri dan dihadiri  Ketua dan Anggota DPRD Balangan, unsur Forkopimda, Sekda, Asistem Sekda, Staf ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, Bagian, camat dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten Balangan, Senin (19/6) yang lalu.

Wakil Ketua DPRD Balangan Syabirin ketika membuka rapat paripurna mengatakan Rapar Paripurna ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 320, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Usai dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pemaparan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 yang disampaikan oleh Bupati Balangan.

Menurut Bupati H Ansharuddin, Penyampaian raperda ini merupakan amanat dar Pasal 320 Undang-Undang Normor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah,dimana disebutkan bahwa Kepala daerah menyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, penyempaian Raperda ini juga mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI perwakilan Kalsel atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2016 telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dengan telah diraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan demikian, maka penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 ini telah sesuai ketentuan.

“Laporan keuangan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalsel dengan memperoleh opini tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Anshar.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Balangan menyampaikan secara garis besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Balangan TA 2016 setelah perubahan, yakni Pendapatan terealisasi sebesar Rp 1.330.593.840.388,42 atau sebesar 110,36 persen dari anggaran.

Belanja terealisasi sebesar Rp 1.139.232.457.999,66 atau sebesar 90,78 persen dari anggaran dan untuk anggaran defisit sebesar Rp (49.274.079.484,00), realisasinya justru surplus sebesar Rp 191.361.382.388,76.

Kemudian, pada bagian pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp 49.342.205.384,00 atau 100,14 persen dari anggaran.

Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun ini adalah Rp 0 (nol), sesuai dengan anggaran. Sehingga, pembiayaan netto adalah sama dengan penerimaan pembiayaan, yaitu sebesar Rp 49.342.205.384,00 atau 100,14 persen dari anggaran. (jun/K-6)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.