• Hari ini : Senin, 19 Februari 2018

Penyidikan Skandal Dana di Luar RKPD Terus Berjalan

Foto Ilustrasi. (google)

Banjarmasin, KP – Skandal kebocoran dana APBD 2016 Balangan di luar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemkab Balangan terus mendapat sorotan.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta terus mengusut dugaan korupsi yang menelan anggaran daerah sebesar Rp 6 miliar lebih itu.

“Perkara itu dalam pengusutannya harus dituntaskan dan jangan sampai dihentikan,” kata Ketua FORBES (Forum Bersama) Kalsel Rizal Lesmana.

Bahkan, Tim Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) berharap, penanganan dugaan korupsi penggunaan APBD di luar RKPD Kabupaten Balangan yang kini masih ditangani penyidik Kejati Kalsel agar terus diusut tuntas.

Rizal juga mengingatkan, Kepala Kejati Kalsel dan jajarannya agar tidak main-main dalam menangani kasus tersebut. Sebab, kasus ini perkembangannya selalu dipantau publik.

“Pak Kajati jangan main-main dalam menangani kasus ini. Sebaliknya harus tegas dan berani, jangan sampai terpengaruh dengan intervensi dari oknum-oknum pihak manapun,” ujarnya.

Sejauh ini belum menemukan kerugian negara pada kasus di Balangan. Tapi, pihak penyidik Kejati Kalsel terus menggali informasi dari sejumlah saksi.

Disebut-sebut, baru-baru tadi penyidik di Kejati Kalsel memanggil mantan Sekda Balangan Ruskariadi, untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan mantan kepala Dinas KP2T Kabupaten Balangan tahun 2016 terkait pelayanan pembuatan kartu jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda).

Bahkan kabarnya, mantan Bupati Balangan Ansharudin akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Kasipenkum Kejati Kalsel Mahfujat mengakui, penyidik belum memanggil beberapa saksi. Ia masih enggan membeberkan siapa saja saksi yang dipanggil baru-baru ini, termasuk apakah ada rencana meminta keterangan Bupati Ansharudin. “Dalam minggu ini penyidik memang masih ada memeriksa saksi-saksi, tapi apakah salah satunya mantan Sekda saya tidak tahu,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Munaji mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan penyidikan kasus Balangan, dan membantah kasus itu dihentikan.

“Siapa yang bilang dihentikan, tetap jalan kok. Memang sekarang kita belum menemukan kerugian negara, tapi kita akan tetap lanjut melakukan penyidikan. Terkecuali nanti tidak ditemukan juga kerugian negara bisa saja kita hentikan,’’ katanya.

Sebagaimana diketahui kasus yang didalami tim Tipikor Kejati Kalsel, bersumber dari APBD Balangan 2016 mencapai Rp1,2 triliun, ternyata sebelum diketuk palu ada justru sudah ada anggaran yang dipakai terlebih dulu mencapai Rp6.814.680.600.

Dana itu mengalir ke RSUD Balangan sebesar Rp 457.501.600, disusul Dinas Pekerjaan Umum Rp 322.320.000, Satpol PP Balangan Rp 475.759.100, Dinas Pendidikan Rp 3.700.864.650, serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balangan sebesar Rp 127.055.000. (k-4)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua