• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

Penyiringan Sungai Sering Hadapi Kendala

a-siring-upl

BANJARMASIN, KP – Upaya Pemko Banjarmasin untuk menormalisasi sungai tampaknya bukan hal mudah, bahkan seringkali menghadapi sejumlah kedalam dilapangan.

“Dari sekian kendala dihadapi itu salah satunya adalah sulitnya medan akibat banyaknya rumah warga yang berdiri di tepian sungai,’’ kata Kepala Dinas Sungai, Sumber Daya Air dan Drainase (DSDA) Kota Banjarmasin, Ir Muryanta.

Kepada KP, belum lama ini ia mengemukakan, selain rumah warga kendala lain adalah, saat proyek normalisasi sungai dikerjakan tidak adanya lokasi pembuangan limbah lumpur atas sampah sungai setelah dilakukan pengurukan.

Dijelaskannya, proses pembuangan lumpur dan berbagai jenis sampah terhadap sungai yang dilakukan pengerukan selama ini dirasakan cukup menelan biaya cukup besar, lantaran umumnya di sekitar pekerjaan normalisasi sungai tidak tersedia lahan atau lokasi untuk pembuangan lumpur sementara.

“Sehingga akibat banyaknya kendala dan besarnya segala biaya pengurukan itu   membuat kontraktor seringkali harus berpikir resiko untung rugi jika ingin mengerjakan proyek normalisasi sungai,’’ kata Muryanta.

Lebih jauh ia mengemukakan, selain permasalahan tersebut adalah soal terbatasnya penyediaan anggaran. Padahal Banjarmasin yang dikenal sebagai kota ‘seribu sungai’ jumlah sungai cukup banyak hingga mencapai ratusan lebih.

Muryanta mengemukakan, dari sekian banyak sungai di Kota Banjarmasin yang saat ini sudah dilakukan pembenahan dan penataan baru sekitar hanya 10 persen.

Sementara anggota komisi III DPRD Banjarmasin, Abdul Muis, meminta agar Pemko  terus memprogramkan pembebasan bangunan atau rumah warga yang berdiri di atas sungai.

“Itu jika Pemko ingin merealisasikan program untuk menormalisasi seluruh sungai yang ada di kota ini,’’ kata anggota komisi III H Abdul Muis.

Kepada KP, Senin (21/11), Abdul Muis mengakui, untuk merealisasikan program itu dibutuhkan penyediaan anggaran yang cukup besar. Belum lagi adanya kendala yang seringkali dihadapi di lapangan.

Seperti, lanjutnya, untuk mengerjakan proyek pembangunan siring sungai yang lokasinya dirasakan cukup berat lantaran berada di sepanjang belakang rumah warga, sehingga tidak jarang kontraktor kesulitan untuk mengangkut material.

“Akibatnya, meski sejumlah proyek normalisasi sungai yang sudah diprogramkan oleh DSDA, ketika proyek ini ingin ditenderkan seringkali tidak ada kontraktor yang berani mengajukan penawaran,’’ ujarnya.
Menurut anggota dewan membidangi masalah pembangunan ini, keengganan pihak kontraktor mengajukan penawaran untuk mengerjakan proyek tersebut kiranya dapat dipahami.

“Masalahnya, bagaimanapun tidak mudah bagi kontraktor untuk melaksanakan sebuah proyek apabila dalam pekerjaannya di lapangan medannya cukup berat,’’ tandasnya.

Lebih jauh Abdul Muis mengakui, di tengah banyaknya kondisi sungai yang kini sangat memprihatinkan dan tidak berfungsi dengan baik tentunya apa yang telah diprogramkan Pemko melalui DSDAD bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan.

Mengingat, lanjut Abdul Muis, hampir seluruh sungai di kota ini sudah terlanjur berdiri banyak bangunan seperti halnya rumah tempat tinggal.
Sehingga menyadari hal demikian, tentunya upaya untuk membenahi dan melakukan normalisasi sungai sangatlah dibutuhkan dana yang sangat besar.

Termasuk, lanjutnya, selain waktu juga ketersediaan dana untuk keperluan menertibkan dan membebaskan rumah warga, agar ketika pekerjaaan normalisai sungai dapat berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala di lapangan.

“Seperti halnya ketika Pemko Banjarmasin yang berhasil melaksanakan normalisasi sungai di sepanjang Jalan Veteran dan pembangunan siring di sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean, tepian Sungai Martapura,’’ demikian Abdul Muis. (nid/K-5)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua