• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Perda Kawasan Bebas Asap Rokok di Tabalong Terlambat

KAWASAN – Bebas asap rokok. (KP/Net)
KAWASAN – Bebas asap rokok. (KP/Net)

Tanjung, KP – Dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam menerapkan Undang-Undang (UU) kawasan bebas asap rokok, Kabupaten Tabalong sangat jauh ketinggalan.

Hal itu, diungkapkan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tabalong H Ahmad Rivai SKM, belum lama tadi kepada wartawan di Tanjung.

Menurut Rivai, saat ini pihaknya sedang sibuk-sibuknya mensosialisasikan bahaya merokok dengan menyebar ratusan spanduk yang berisi himbauan dan sosialisai tertakit bahaya merokok kepada masyarakat, terutama di tempat-teampat keramaian bahkan akan segera menggelar aksi kampanye anti rokok, “meski demikian kita tetap akan mempersiapkan draf untuk Peraturan Daerah (Perda) kawasan bebas asap rokok,” ujarnya.

“Perda kawasan bebas asap rokok, Insya Allah tetap akan kita gulirkan, untuk menyambut UU terkait asap rokok yang sudah lama terbit tersebut,” ungkap Rivai.

Dijelaskan Rivai, UU terkait dengan UU asap rokok itu telah lama terbit, dan Kabupaten Tabalong sudah sangat terlambat sekali dalam menyikapi masalah tersebut, “Kabupaten Tabalong sangat terlambat menyikapi UU kawasan bebas asap rokok ini, di Kalsel daerah kita satu-satunya yang tertinggal masalah pembuatan Perda ini,” ujarnya.

“Untuk menunjang terbitnya Perda asap rokok ini, Dinkes sendiri telah menganggarkan dana, bahkan karena pentingnya Perda tersebut Dinkes sendiri telah mempersiapkan diri untuk melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, terkait dan beberapa jajaran instansi terlait lainnya ke Jawa Timur (Jatim),” terang A Rivai.

Terkait rancangan Perda Asap Rokok ini, Kabid P2PL Dinkes Kabupaten Tabalong ini menjelaskan pihaknya akan melibatkan beberapa instasi pemerintah lainnya untuk membahas dan menyusun Perda tersebut. Untuk saat ini Perda tersebut masih berbentuk draft dan akan segera digelar untuk menyusun rancangan selanjutnya.

Dijelaskan Rivai, diantara sejumlah instansi yang terlibat selain Dinkes Kabupaten Tabalong adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabalong serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong. “Alasan penerbitan Perda ini mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2009 yang sejak lama mengatur kawasan bebas asap rokok, khususnya pada ruang-ruang public,” jelasnya.

“Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, di Kalsel kita saja yang belum mempunyai Perda Kawasan Bebas Asap Rokok tersebut,” tegas A Rivai.

Selebihnya, A Rivai menerangkan untuk penerapan Perda tersebut rencananya akan dilakukan sosialisasi kepada public terlebih dahulu selama dua tahun, barulah di tahun ketiga, jika ada masyarakat yang masih melanggar akan dikenakan sanksi hukuman baik denda maupun kurungan, dan pihaknya berharap rencana kegiatan tersebut bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah, “harapan kami, dukungan dari semua pihak,” demikian pungkas Kabid P2PL Dinkes Kabupaten Tabalong A Rivai. (ros/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua