• Hari ini : Kamis, 19 Juli 2018

Petani Pedalaman Terancam Tak Bisa Berladang

Peladang berpindah seperti ini terancam tidak bisa membuka lahannya, karena dicabutnya izin membuka lahan dengan cara membakar.
Peladang berpindah seperti ini terancam tidak bisa membuka lahannya, karena dicabutnya izin membuka lahan dengan cara membakar.

PALANGKA RAYA, KP – Petani peladang berpindah di pedalaman Kalteng tahun ini terancam tak bisa ‘berladang’, lantaran dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 terkait izin membakar lahan/ladang secara terbatas oleh Pj.Gubernur Kalteng tahun 2015 lalu.

Hal tersebut dikeluhkan Danditson (46), warga Manjundre Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten barito Selatan yang mengaku bingung bagaimana membuka lahan untuk berladang, apabila tidak boleh membakar.

Pasalnya, sejauh ini pemerintah hanya melarang, tidak ada solusinya, seperti alat berat untuk menyingkirkan kayu hasil tebas tebang, penyediaan pupuk, dan sarana produksi lainnya, sementara sawah baru yang dicetak oleh TNI hanya diterima sebagian warga.

Untuk itu pihaknya berharap agar izin membakar bisa dikeluarkan lagi, khususnya untuk petani pedalaman, bukan di kawasan gambut eks PLG.

“Larangan harusnya tidak pukul rata untuk warga di lahan non gambut, walaupun membakar lahan gambut harus dilarang,’’ katanya.

Sebagaimana diketahui Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo, atas desakan pemerintah pusat terpaksa mencabut Pergub izin membakar lahan, karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat luas, sehingga menyebabkan kabut asap berkepanjangan pada 2015 lalu.

Terkait hal itu, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran kepada awak media, Selasa (9/8) menegaskan, pemerintah seharusnya jangan bisa melarang masyarakat membuka dan membakar ladang, tetapi harus mencari dan memberi solusinya agar rakyat pedalaman tak kelaparan.

Diakuinya, bila petani pedalaman tetap melakukan pembakaran lahan dan ditangkapi, pemerintah tak bijaksana, hanya akan memenuhi penjara saja. “Itu bukan suatu solusi terbaik,’’ tegasnya.

Untuk itu, ia berharap bupati bersama instansi terkait di daerah masing-masing harus bersikap bijaksana.

“Bupatinya harus bijaksana bersikap, cari jalan terbaik agar petani tetap bisa berladang’’, ujarnya, seraya menambahkan jangan biarkan rakyat kelaparan lantaran tak bisa membakar ladang.

Pengamat pertanian tradisonal menjelaskan, cara berladang berpindah-pindah masyarakat Dayak pedalaman hingga saat ini masih saja berlangsung, mereka pada umumnya belum mampu menjadi petani menetap, sebab sebagian besar belum mampu menguasai teknologi pertanian moderen.

Secara tradisonal, mereka tiap tahun membuka ladang baru, dengan cara tebas-tebang dan bakar, setelah 1-2 tahun, maka pindah lagi ke lahan baru, dengan cara membakar dianggap sangat praktis, murah dan cepat.

Untuk menyuburkan lahan dai abu sisa bakaran, sekaligus membunuh hama pengganggu dilahan baru dimaksud.

Namun di lahan non gambut, kebakaran tidak meluas, sedangkan di lahan gambut api sulit dipadamkan  sehingga tak cocok diterapkan, untuk itu kebijakan perlu dipilah. (drt/K-8).

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua