• Hari ini : Sabtu, 20 Januari 2018

Plt Bupati Sampaikan Penjelasan Raperda

PENJELASAN  RAPERDA – Dalam sidang paripurna disampaikan Plt Bupati HSU. (KP/Novendra)
PENJELASAN RAPERDA – Dalam sidang paripurna disampaikan Plt Bupati HSU. (KP/Novendra)

Amuntai, KP – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) mengajukan dua RancanganPeraturan Daerah (Raperda) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Penjelasan mengenai dua Raperda tersebut, yaitu Raperda tentang Desa serta Raperda tentang tuntutan gan? kerugian keuangan dan barang daerah disampaikan Plt Bupa? HSU Hawari pada sidang paripurna, Senin (7/11).

Dalam kesempatan itu, Hawari menyampaikan diajukannya Raperda tentang desa ini sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Disamping itu, lanjutnya, perubahan pengaturan tentang desa ini perlu dilakukan lantaran semua peraturan daerah mengenai desa secara substansi sudah ?dak sesuai lagi, baik dari segi UU nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 43 tahun 2014.

Adapun perubahan substansi tentang desa yang harus dilakukan perubahan menganai penataan desa, kewenangan desa, tata cara pemilihan perangkat desa, dan BPD serta perubahan yang paling mendasar adalah terkait dengan dialokasikannya dana desa.
” dengan raperda ini nan?nya, kami mengharapkan terdapat kesatuan penafsiran dan kepastian pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” ungkapnya.

Sementara itu mengenai Raperda tuntutan gan? kerugian keuangan dan barang daerah, diajukan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundangan yakni PP nomor 58 tahun 2005, tentang penglolaan keuangan daerah.

Dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan selama ini selalu muncul persoalan manakala pihak yang terbukti merugikan keuangan atau barang daerah adalah pihak yang non PNS seperti pihak ke?ga yang memunculkan pernyataan dilema?s dengan cara apa menyelesaikannya, sebab tidak ada regulasi yang mengatur secara pasti.

Melalui Raperda ini nantinya diharapkan upaya penyelesaian tuntuan ganti rugi kepada PNS, Pejabat Negara terlebih kepada pihak ke?ga dapat dilaksanakan dengan efektif. (nov/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua