Plt Camat Kahir Warning Kades dan Perangkatnya Tak Lakukan Pungli

ditulis pada 4 Agustus 2017

Plt Camat Kahayan Hilir, Sugondo

Pulang Pisau, KP – Pemerintah Kecamatan Kahayan Hilir menghimbau kepada seluruh Kepala Desa (Kades) dan jajarannya untuk mendukung penerapan peraturan presiden nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sdapu Bersih Pungutan Liar.

Dengan adanya dukungan tersebut, diharapakan segala kegiatan di pemerintah desa yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat terbebas dari Pungutan Liar (Pungli).

“Menindak lanjuti peraturan presiden nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)dan surat edaran bupati Pulang Pisau terkait, larangan pungutan liar (Pungli), kita sudah menyampaikannya, bahkan seluruh Kades berkomitmen tidak melakukan pungli,’’ kata Plt Camat Kahayan Hilir, Sugondo saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/8).

Dikatakan Sugondo, bahwa komitmen untuk tidak melakukan pungkutan liar (Pungli) para Kades yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat itu telah di buktikan melalui deklarasi yang dibubuhkan melalui tanda tangan bersama para Kepala Desa (Kades) se- Kecamatan Kahayan Hilir.

Apalagi kata Sugondo, saat ini pemerintah melalui Tim Saber Pungli sedang gencar-gencarnya menjalankan kegiatan sapu bersih pungutan liar.

“Kita selaku aparatur pemerintah, baik di Kecamatan maupun di desa bisa mendukung saber pungli tersebut,’’ katanya.

Dengan begitu lanjut Sugondo, pihaknya berharap agar seluruh pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir terbebas dari pungutan liar.

Dia juga menegaskan, kepada para kepala desa (kades) untuk tidak melakukan pungutan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima, seperti mengurus KTP, Kartu Keluarga , Akta Kelahiran maupun sejenisnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh kepala desa (kades) agar menjalankan program pembangunan di desa masing-masing yang anggarannya dibiayai oleh Dana Desa (DD) secara tranfaran, terbuka dan program yang menjadi prioritas dan usulan masyarakat.

“Utamakan program pembangunan yang dibangun benar-benar yang dibutuhkan dan menjadi usulan masyarakat, sehingga pembangunan yang dikerjakan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,’’ tandasnya. (sgt/K-8)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.