• Hari ini : Jumat, 22 Juni 2018

Polres dan Pemkab MoU Penyalahgunaan Dana Desa

BUPATI TAPIN – HM Arifin Arpan bersama Kapolres Tapin tandatangani MoU kerjasama tentang pencegahan, penanganan dan permasalahan dana desa. (KP/HM Baseri)

Rantau, KP – Polres Tapin yang diwakili Kapolres Tapin AKBP Zulkifli Ismail Sik bersama Pemerintah Kabupaten Tapin yang diwakili oleh Bupati Tapin Drs HM. Arifin Arpan,MM lakukan kerjasama dalam bentuk penandatanganan MoU tentang pencegahan, penanganan dan permasalahan dana desa.

Bertempat di Aula Namora Polres Tapin Kamis (2/11) penandatangan MoU yang dilakukan oleh Bupati Tapin HM Arifin Arpan dan Kapolres Tapin AKBP Zulkifli Ismail SIK serta disaksikan para kepala SOPD dan camat di lingkungan Pemkab Tapin serta para kepala desa se kabupaten Tapin dan jajan perwira Polres Tapin.

Kapolres Tapin AKBP Zulkifli Ismail mengatakan, kerjasama ini sebagai tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri yang telah melakukan tandatangan nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa oleh pihak Polri, Kemendes dan Kemendagri pada tanggal 20 Oktober 2017 belum lama tadi.

Oleh sebab itu untuk menindaklanjuti hal tersebut komitmen bersama antara Polres Tapin dan Pemkab Tapin melakukan hal sama tentang pengawasan dana desa yang di terima seluruh desa di wilayah Tapin.

“Peran Polres dalam nota kesepahaman ini sebagai fungsi pengawasan pengelolaan, penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa,” tandasnya.

Dikatakannnya bahwa Polres Tapin dalam mengawasi pengelolaan dana desa akan mengedepankan tindakan pencegahan melalui peran Bhabinkamtibmas yang langsung melekat di desa masing-masing sedangkan penegakan hukum sebagai upaya terakhir jika terjadi penyimpangan.

“Oleh sebab itu kami mengharapkan para kepala desa agar segera mempelajari mekanesime penyerapan dana desa, apabila mengalami kendala agar segera koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ” katanya.

Dalam kesempatan itu ia juga berharap dana desa yang sudah diterima dapat digunakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan dan dipertanggungjawabkan secara maksimal.

“Pada kesempan ini saya berpesan jangan main-main dengan dana desa, kalau kedapatan penyelewengan tentunya akan berhadapan dengan hukum.” Ia mengingatkan.

Menurut Kapolres Tapin Polri sudah menangani 214 kasus tentang penyelewengan dana desa, modusnya digelapkan oleh kepala desa, penggunaan dana desa tidak sesuai alokasi yang sudah dianjurkan pemerintah maka kepala desa dapat dipidanakan.

“Selanjutnya para Bhabinkabtibmas untuk selalu bisa mengawasi dalam penggunaan dana desa.di wilayah masing-masing.” Pintanya.

Selanjutnya para Kapolseknya bisa mengkoordinir Bhabinkabtimas dalam memonitor penggunaan dana desa agar tidak terjadi hal yang tidak dinginkan.

Sedangkan Bupati Tapin HM Arifin Arpan dalam arahannnya menyampaikan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman yang tertuang dalam MoU antara Polres Tapin dan Pemerintah Kabupaten Tapin tentang pengawasan dana desa tentunya sekarang dalam penggunaan dana desa sudah terbuka dan diawasi semua pihak.

Hal tersebut tentunya dalam penggunaan dana desa digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini kesepakatan, dan kedepan harus ditindaklanjuti serta di koordinasikan bersama-sama, “jelasnya.

Bupati juga berharap pihak kecamatan bisa mengumpulkan para kepala desa agar dalam penggunaan dana desa tidak menimbulkan masalah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Apapun yang menjadi petunjuk dari Polres bisa di tindaklanjuti secara profesional,” Pungkasnya. (ari/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua