• Hari ini : Selasa, 23 Januari 2018

Proyeksi Jumlah Kemiskinan, PBS Diminta Proaktif Laporkan Karyawan

Foto Ilustrasi. (net/antara)
Foto Ilustrasi. (net/antara)

Pulang Pisau, KP – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun dalam penurunan tersebut ada beberapa hal yang diharapkan pemkab Pulang Pisau yang perlu dukungan diantaranya terkait dengan proaktif perusahaan besar swasta (PBS) dalam melaporkan jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang beraktifitas di perusahaan-perusahaan besar tersebut.

“Hingga saat ini beberapa wilayah kita tahu banyak aktifitasnya, dan tingkat perekonomiannya meningkat. Namun beberapa warga masih terselubung aktifitasnya, sehingga angka peningkatan kesejahteraannya tidak dapat terpantau,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pulang Pisau, Karlin saat ditemui Selasa (2/8).

Menurut Karlin, dengan masih adanya PBS yang kurang proaaktif, pihaknya mengaku pesimis angka penurunan kemiskinan sesuai komitmen dengan Pemerintah Provinsi di tahun 2018 menurun menjadi 2 persen.

Hal ini kata Karlin, sangat  berkaitan juga dengan kependudukan, mana yang penduduk kita terdafatr sebagai tenaga kerja dan yang tidak, karena ini merupakan salah satu indicator.

“Kondisi tersebut menjadi beban pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskina karena tenaga kerja tidak terdata. Mungkin penduduk tersebut miskin, dan ketika bekerja diperusahaan mengalami perubahan karena mendapatkan jaminan dari perusahaan tempatnya bekerja, dan ini masih banyak yang terselebung, karena kita belum memiliki laporan dari perusahan-perusahaan,’’ terangnya.

Sementara itu Bupati Pulang Pisau H. Edy Pratowo mengatakan, bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2008-2013. Penurunan angka Kabupaten Pulang Pisau turun dari 9,18 persen menjadi 5,43 persen.
“Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau jauh dibawah angka kemiskinan nasional yakni sebesar 10,96 persen dan angka kemiskinan Provinsi Kalteng sebesar 6,23 persen,’’ ujarnya.

Terpisah, Kepala BPS Pulang Pisau, Militan sebelumnya juga mengatakan bahwa Pengumpulan data kemiskinan berbasis rumah tangga yang dilaksanakan BPS  untuk kepentingan berbagai program perlindungan sosial di masing-masing Kementerian dan Lembaga dikoordinir oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (SGT/K-8)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua