• Hari ini : Senin, 23 Juli 2018

PTSL Terkedala Status Kawasan Status Hutan

PULANG PISAU, KP – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pulang Pisau terkendala Status kawasan hutan, sehingga pelaksanaan program tersebut tidak bisa menjangkau seluruh desa secara merata.

” Salah satu kendala program PTSL di Kabupaten Pulang Pisau adalah status kawasan. Karena kawasan HPL di Kabupaten Pulang Pisau itu plus minusnya hanya 20 persen, sebebihnya masuk kawasan hutan lindung dan gambut, ” kata Kepala Kantor Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulang Pisau, Iwan Susianto, Selasa (10/9) kemarin.

Menurutnya, pelaksanaan program PTSL yang menjadi obyek adalah tidak diperkenakan menerbitkan sertifikat pada kawasan hutan dan gambut. Padahal kata Iwan, kawasan daerah Kabupaten Pulang Pisau itu 80 persen masuk dalam kawasan hutan dan gambut dan 20 persen masuk Hutan Pengelolaan Lahan (HPL).

Dan dalam pelaksanaan di lapangan pada saat pengukuran juga kata Iwan, pihaknya sangat berhati-hati jangan sampai bidang tanah yang akan diukur masuk dalam kawasan terlarang.

” jadi salah satu kendala perluasan tata ruang di Kabupaten Pulang Pisau itu adalah status kawasan, hutan dan gambut. Meskipun saat ini ada kawasan hutan yang sudah menjadi desa, tetapi kami tidak berani melanggarnya, karena yang menjadi obyek PTSL itu adalah tidak dalam kawasan hutan dan kawasan gambut, ” terang Iwan

Di tanya mengenai program PTSL tahun 2019, pria yang sebelumnya bertugas di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kapuas itu menuturkan belum bisa memberikan penjelasan secara detail, desa-desa mana yang akan masuk dan menjadi target PTLS. Pasalnya, yang menetapkan PTSL itu adalah Kementrian ATR/BPN pusat.

” Nanti kita akan melihat desa mana saja yang masuk dalam kawasan HPL, sehingga nanti akan kita rekomendasikan menjadi usulan program PTSL 2019. Yang pasti, program ini menjangkau seluruh desa, dan dilakukan secara bertahap, ” ujarnya (sgt/k-8)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua