• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Puskesmas Terbaik Jadi Percontohan Penerapan KTR

HIMBAUAN – Kawasan Tanpa Rokok dalam ruangan kantor dipasang salah seorang petugas kesehatan. (KP/Ist)

Paringin, KP – Pemkab Balangan terus mendorong penguatan Perda KTR di wilayah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memperkuat komitmen implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk meningkatkan derajat kesehatan, Dinas Kesehatan bersama Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-AR) Balangan menggelar kegiatan penguatan penerapan perda KTR dengan melaksanakan penilaian pada semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan sejak Januari 2018 dan akan diumumkan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Balangan, bulan April mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Balangan melalui Ketua KPK-AR, A. Mahyuni mengungkapkan, “Semua Puskesmas di Balangan akan dinilai, dalam hal pengimpletasian terhadap Perda KTR, khususnya di lingkungan Puskesmas,” ujarnya, Selasa (9/1) kemarin, di ruang kerjanya Kantor Dinkes setempat.

Ditambahkannya, waktu penilaiannya sejak Januari 2018 dan akan diumumkan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Balangan, bulan April mendatang. “Puskesmas sebagai percontohan ini sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok,” tegas Mahyuni.

Disebutkannya, ada 12 point yang dinilai dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas, diantaranya ada tidaknya tanda memasusuki Kawasan Tanpa Rokok; Tanda dilarang merokok di pintu masuk utama atau pagar; Tanda dilarang merokok di luar gedung dan tertulis sanksi bagi pelanggar; Ada tidaknya orang merokok dalam gedung; Terlihat puntung rokok, abu rokok, atau asbak dalam gedung; Tercium bau rokok dalam gedung; item yang berhubungan dengan promosi rokok; kegiatan menjual rokok di area dalam dan luar gedung; dan sistem pengawasan internal yang diterapkan di area puskesmas.

“Selain penilaian melihat secara fisik, juga dilaksanakan penilaian melalui wawancara dengan Kepala Puskesmas tentang pemahaman mereka tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok,” urainya.

Dijelaskannya, Puskesmas memang harus menjadi percontohan dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini. puskesmas selain sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada masyarakat dalarn suatu wilayah kerjanya, juga sebagai unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

“Jadi dalam hal ini, Puskesmas selain sebagai objek Kawasan Tanpa Rokok, juga sebagai subjek atau pelaku dalam hal mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta memasyarakatkan peraturan daerah tentang kesehatan ini,” ujarnya.

Dikatakan Mahyuni, setelah didapatkan Puskesmas yang terbaik dalam penerapan KTR ini, nantinya puskesmas tersebut akan dilaksanakan pendampingan dan pembinaan bagaimana menerapkan kawasan Tanpa Rokok yang baik dan benar.

“Sehingga nantinya, dapat dijadikan tempat percontohan dan rujukan dalam pelaksanaan KTR, baik oleh Puskesmas lain, ataupun SKPD yang ada di kabupaten kita sendiri ataupun Kabupaten lainnya,” imbuhnya.

Terpisah, seperti yang pernah disampaikan Bupati Balangan H Ansharuddin, bahwa perlu adanya pemberian akses informasi yang benar tentang mencegahdan menanggulangi bahaya merokok. Menurutnya pengendalian masalah rokok merupakan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi generasi yang akan datang.

“Kita sebagai pemerintah daerah perlu meningkatkan kepedulian terhadap upaya penanggulangan bahaya merokok serta menggerakkan masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat tanpa asap rokok,” ujarnya.

Bupati menghimbau para pimpinan, instansi dan institusi di lingkungan Pemkab Balangan dapat menjadi pelopor penerapan Perda KTR, serta menjadi Pembina kesehatan masyarakat sebagai pelindung masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kemudian menciptakan tempat kerja yang bersih, sehat, nyaman dan aman.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa adalah Penetapan Kawasan Tanpa Rokok perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan serta menjadi kewajiban asasi bagi kita semua terutama para pimpinan/penentu kebijakan ditempat tersebut untuk mewujudkannya. (jun/rel)

 

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua