• Hari ini : Rabu, 24 Januari 2018

Rudy Arifin, Pergub Sesuai Pedoman Menteri Keuangan dan Mendagri

Mantan Gubernur Kalsel periode 2005-2015 H Rudy Arifin, ketika meninggalkan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, usai memberikan keterangan, Selasa (15/8).

Banjarmasin, KP – Akhirnya Gubernur Kalsel dua periode 2005-2015, Drs H Rudy Ariffin, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, untuk dimintai keterangan terkait uang perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Kalsel.

Usai pemeriksaan, ia mengatakan kepada awak media, bahwa produk Pergub yang dikeluarkan adalah legal, karena dalam penyusuan Pergub tersebut, ada pedoman dari Kementerian Dalam Negeri (Kemenagri) Tentang penyusunan anggaran 2015.

“Jadi, berdasarkan pedoman tersebut kami membuat Pergub dimaksud, sesuai ketentuan baik dari menteri Keuangan maupun menteri Dalam Negeri dan ini jelas legal,’’ ujar Rudy, menjawab pertanyaan awak media, Selasa (15/8), usai menjalani pemeriksaan.

Sekitar empat dengan masa istirahat sekitar satu jam. Rudy menyebutkan, dalam pemeriksaan tersebut ia dicecar penyidik sekitar 17 pertanyaan terkait masalah Pergub di maksud, yang menceritakan masalah lahir Pergub dimaksud.

Pada zaman Gubernur Rudy inilah, dikeluarkan Pergub yang bertahun 2015 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2015 tentang pengaturan perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel.

Di penghujung masa jabatannya di tahun 2015, pihak Gubernur Kalsel meminta petunjuk Kementerian Dalam Negeri mengenai eselon berapa seorang anggota dewan melakukan perjalanan dinas, sebelum mengakhir masa jabatan tersebut sekitar bulan Juli 2015, petunjuk Menteri Dalam Negeri telah diterima, rupanya karena kesibukan untuk persiapan serah terima dengan pejabat sementara, bulan Agustus 2015.

Seharusnya, ini dilaksanakan oleh pihak pejabat sementara gubernur untuk merubah ketentuan Pergub dimaksud, ternyata sampai berakhirnya jabatan pejabat sementara tidak ada perubahan, sehingga akhinrya sampai pada pihak Kejaksaan.

Pada kesempatan yang sama, dua anggota DPRD Kalsel yakni Syarifah Rogaya sudah mengembalikan uang sebesar Rp180 juta dengan cara transfer ke rekening Kejaksaan di Bank BNI, begitu juga dengan Hj Hariati dari frakasi partai Golkar mengaku mengembalikan uang Rp100 lebih. (hid/K-2)

error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua